Pemkab Boyolali keluarkan SE tentang efisiensi anggaran

Kamis, 13 Februari 2025 15:44 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani bertemu dengan wartawan di Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. ANTARA/Aris Wasita

Boyolali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boyolali mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/00273/5.2/2025 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja APBD untuk memastikan seluruh OPD mengikuti arahan dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali Wiwis Trisiwi Handayani di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan ada empat hal yang tercantum dalam surat edaran tersebut, salah satunya melakukan pembatasan/pengurangan/efisiensi belanja di delapan kegiatan yakni perincian belanja berupa kajian untuk dibatasi kecuali kajian yang dipakai sebagai persyaratan pencapaian kinerja SPM atau standar pelayanan minimal.

Selain itu, untuk perincian belanja berupa studi banding supaya dihilangkan, perincian belanja cetak dikurangi 50 persen, perincian belanja alat tulis kantor dikurangi 50 persen, belanja publikasi dikurangi 25 persen, perincian belanja untuk kegiatan seminar/workshop/lokakarya/FGD dihilangkan kecuali bersumber dari dana transfer yang masih ada.

"Terakhir di angka satu yaitu perincian belanja untuk kegiatan peningkatan kapasitas bagi ASN atau non-ASN juga dihilangkan," katanya.

Sedangkan poin kedua adalah mengurangi anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 25 persen. Terkait hal itu, dikatakannya, sebetulnya Boyolali sudah menerapkan aturan tersebut, namun demikian tetap dilakukan efisiensi kembali.

Untuk poin ketiga adalah mengurangi belanja yang tidak mendukung capaian kinerja visi misi Bupati-Wakil Bupati Boyolali.

Selanjutnya, untuk poin terakhir yaitu mengimbau agar lebih selektif dalam memberikan alokasi dana hibah dan bantuan sosial.

Terkait hal itu, pihaknya meminta Kepala SKPD untuk berdiskusi ketika ada hal-hal yang dinilai tidak bisa diefisienkan karena pertimbangan lain.

Ia mengatakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali rencananya dialokasikan untuk program pemeriksaan kesehatan gratis dan makan bergizi gratis.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan Instruksi Presiden dengan baik, secara gotong-royong kami wujudkan di Boyolali," katanya.