Mensos: Sekolah rakyat putus mata rantai kemiskinan

Rabu, 12 Maret 2025 21:39 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat dari keluarga miskin.

"Ini adalah gagasan dari Presiden Prabowo yang saya memahaminya sebagai upaya untuk memuliakan keluarga miskin dan memfasilitasi kebangkitan wong cilik untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045," katanya, di Semarang, Rabu.

Menurut dia, kondisi 100 tahun Indonesia Merdeka atau pada 2045 akan sangat bergantung dengan kebangkitan wong cilik atau masyarakat dari keluarga miskin.

"Maka ini adalah upaya sekali lagi dari Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkelanjutan," katanya.

Sosok yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa sekolah rakyat adalah sekolah gratis yang diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

Ia mengatakan bahwa sekolah rakyat akan berkonsep asrama (boarding school), mulai jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

"Gratis, semua dibiayai oleh pemerintah. Kemudian, kurikulumnya kurikulum unggulan, sekolah unggulan yang dikombinasikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah nantinya," katanya.

Sekolah rakyat, kata dia, juga akan memprioritaskan warga di sekitar sekolah untuk bisa mendaftar dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, terutama berasal dari keluarga miskin ekstrem atau miskin

Penerimaan peserta didik pada sekolah rakyat akan mendasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan memetakan masyarakat berkategori miskin ekstrem dan miskin.

"Syaratnya yang pertama harus masuk dalam DTSEN di Desil 1. Jadi Desil 1 itu ya kelompok yang paling rentan, keluarga miskin atau miskin ekstrem. Setelah itu, baru nanti akan ada tes lanjut. Tapi yang pertama berasal dari keluarga miskin atau keluarga miskin ekstrem," katanya.

Kementerian Sosial terus mematangkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat yang dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Termasuk, mengenai sumber daya manusia (SDM) pengajar, kemudian kurikulum yang saat ini masih digodok oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.