Bupati Kudus usulkan rumah tak layak huni dapat bantuan rehab

Selasa, 25 Maret 2025 17:36 WIB

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris berfoto bersama warga penerima bantuan bersama Kalakhar BPBD Kudus Mundir, Camat Kaliwungu Satria Agus Himawan, serta perwakilan Baznas Kudus di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Selasa (25/3/2025). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Kudus (ANTARA) - Bupati Kudus Sam'ani Intakoris segera mengusulkan rumah warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang masuk kategori tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pihak swasta yang memiliki program bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH).

"Salah satunya rumah milik Ponirah warga Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, yang dapurnya roboh karena angin kencang dan rumahnya juga kurang layak huni," ujarnya ditemui usai menyerahkan bantuan sembako dan perlengkapan harian, serta sejumlah uang dari Baznas Kudus, Selasa.

Nantinya, kata dia, bisa diajukan bantuan pihak swasta yang memiliki program RSLH, sehingga bisa segera tertangani.

Pemerintah desa dan kecamatan, kata dia, juga sudah mengusulkan bantuan RSLH melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) PT Djarum.

"Mudah-mudahan memenuhi syarat sehingga bisa diperbaiki secepatnya," ujarnya.

Terkait dengan bantuan yang berasal dari Dinas Sosial, Baznas, dan BPBD Kudus, kata dia, sebagai bagian dari kepedulian Pemkab Kudus terhadap warga yang memang membutuhkan bantuan.

Ia berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban keluarga korban angin kencang.

Bantuan dari Baznas Kudus berupa uang senilai Rp5 juta, sedangkan Dinas Sosial berupa selimut, beras, dan paket sembako lainnya. Sedangkan dari BPBD ada minyak goreng, selimut, matras, dan juga memberikan bantuan sembako.

Berdasarkan data dari Pemkab Kudus sebelumnya, tercatat ada 6.000 unit rumah warga yang menjadi perhatian pemerintah dan 600-an di antaranya kondisi parah dan perlu dibantu menjadi layak huni.

Tahun 2025 ditargetkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kudus bisa dituntaskan, menyusul adanya dukungan dari pihak swasta yang menuntaskan perbaikan 100 hunian selama 2024 dengan anggaran Rp5 miliar.

Dengan berkolaborasi dengan pihak swasta seperti PT Djarum yang secara konsisten membantu mengupayakan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Ponirah mengakui rumahnya memang tidak layak huni, sedangkan untuk memperbaikinya butuh biaya besar.

"Hadirnya Bupati Kudus, memang saya minta membantu, agar rumah saya bisa layak huni karena dapurnya juga roboh setelah terkena angin kencang pada Jumat (21/3)," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kudus bagikan bantuan 10 ton beras untuk warga terdampak banjir