DPRD Kudus gandeng Babinsa serap aspirasi warga soal infrastruktur

Jumat, 18 April 2025 05:30 WIB

Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi bersama Anggota Komisi A DPRD Kudus Valerie Yudistira Pramudya berfoto bersama usai halal bi halal anggota Kodim 0722/Kudus di Sidji Cafe Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Kamis (17/4/2025). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Kudus (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berupaya menyerap aspirasi masyarakat terkait infrastruktur di kabupaten itu, salah satunya dengan menggandeng Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang selama ini dekat dengan masyarakat dan paham permasalahan di desa.

"Alasan menggandeng Babinsa karena selain mengenal masyarakat desa juga paham permasalahan yang muncul. Sedangkan ketika turun ke daerah pemilihan (dapil) dan berbincang dengan masyarakat ternyata ditemukan sinergi yang kurang antara perangkat desa dengan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW)," kata Anggota Komisi A DPRD Kudus Valerie Yudistira Pramudya ditemui usai menghadiri halal bi halal anggota Kodim 0722/Kudus di Sidji Cafe Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Kamis.

Untuk itu, kata dia, pihaknya menggandeng Babinsa sebagai jembatan untuk penyampaian aspirasi karena sangat dekat dengan masyarakat.

Ia mengakui ketika turun ke dapil juga sering kali berbicara dengan para Babinsa, sekaligus untuk mendapatkan informasi soal fasilitas infrastruktur yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Saya yakin Babinsa lebih tahu permasalahan, sehingga kerja sama ini diharapkan bisa membantu pemerataan pembangunan, sekaligus membantu memajukan Kota Kudus," ujarnya.

Untuk Kecamatan Jati, kata dia, yang menjadi perhatian merupakan permasalahan drainase yang kurang maksimal, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi banyak genangan.

"Ketika banyak informasi dari masyarakat, setidaknya saya bisa memberikan masukan terhadap Pemkab Kudus," ujarnya.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi mengatakan Babinsa yang ada di 132 desa/kelurahan memang dekat dengan masyarakat.

Bahkan, kata dia, mereka juga guyub dengan warga dan setiap hari masuk ke kantong masyarakat, sehingga ketika ada keluhan dan aspirasi bisa menjembatani untuk disampaikan kepada wakil rakyat.

"Tentunya menjadi jembatan atau corong untuk mengatasi sumbatan apabila ada aspirasi tidak bisa disampaikan atau disalurkan," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kudus sosialisasikan UU Cukai kepada babinsa/bhabinkamtibmas