Mantan Wali Kota Semarang jadi saksi korupsi pengadaan meja-kursi SD

Jumat, 16 Mei 2025 16:20 WIB

Mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu saat dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemberian suap proyek pengadaan meja dan kursi SD pada 2023 di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (16/5/2025). (ANTARA/I.C. Senjaya)

Semarang (ANTARA) - Mantan Wali Kota Semarang Hevearita G. Rahayu dan suami Alwin Basri diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemberian suap proyek pengadaan meja dan kursi SD pada 2023 di kota tersebut.

Hevearita dan Alwin Basri diperiksa dalam sidang kasus dugaan suap yang diberikan oleh Direktur PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat.

Dalam keterangannya, Hevearita menjelaskan tentang mekanisme pengajuan perubahan anggaran di Pemerintah Kota tersebut.

Ia menjelaskan pengajuan perubahan anggaran disampaikan melalui memo yang dilengkapi dengan kajian alokasi yang diusulkan

"Tidak dapat laporan secara khusus tentang pengajuan pengadaan meja dan kursi SD karena pengajuan dari Dinas Pendidikan secara global," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi tersebut.

Meski demikian, Hevearita mengaku sempat mempertanyakan besaran pengajuan anggaran yang besarnya mencapai Rp20 miliar tersebut.

Menurut dia, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang menyampaikan bahwa pengajuan anggaran pengadaan meja dan kursi SD tersebut merupakan aspirasi dari Alwin Basri sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah.

Atas usulan aspirasi itu, Hevearita juga sempat menanyakan kepada suaminya itu.

"Saya sampaikan agar jangan ikut-ikut dalam urusan Pemkot Semarang," tambahnya.

Sementara Alwin Basri mengaku sudah lama mengenal Rachmat Utama Djangkar.

Ia menyebut terdakwa Rachmat Djangkar membantunya saat Pemilu Legislatif 2019 di wilayah Rembang dan Pati.

"Pak Rachmat memiliki banyak kerabat dan teman di wilayah Rembang," katanya.

Alwin membantah mengatur PT Deka Sari Perkasa sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan meja dan kursi SD serta tidak menerima sejumlah uang dari terdakwa Rachmat Djangkar.

"Minta bantuan spanduk saja untuk pemilihan calon anggota DPR di wilayah Rembang, Pati, Blora," tambahnya.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa Raxhmat Utama Djangkar memberikan Rp1,75 miliar kepada Alwin Basri dan Hevearita G. Rahayu.

Uang itu disebut sebagai fee atas pekerjaan pengadaan meja dan kursi SD di wilayah Kota Semarang pada 2023 senilai Rp20 miliar.

Baca juga: Kontraktor proyek penunjukan langsung di Semarang setor fee 13 persen