Komisi VII DPR apresiasi Mendagri izinkan pemda rapat di hotel

Minggu, 15 Juni 2025 17:22 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025), mengapresiasi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar rapat maupun kegiatan lainnya di hotel dan restoran. ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengapresiasi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar rapat maupun kegiatan lainnya di hotel dan restoran.

"Saya pikir itu adalah satu lampu yang bagus, artinya memberikan peluang yang bagus ke para peusaha hotel yang hari ini merasakan kelesuan yang sangat luar biasa," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

Oleh karena itu, pihaknya dari Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi, merespons positif lampu hijau yang diberikan Mendagri terhadap penyelenggaraan berbagai kegiatan pemda di hotel dan restoran meskipun secara umum tidak bisa serta merta meningkatkan grafik usaha perhotelan maupun restoran.

Akan tetapi, kata dia, setidaknya keputusan Mendagri tersebut secara bertahap dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi pertumbuhan sektor usaha perhotelan dan restoran.

"Dan ini menjadi pintu yang membuat usaha perhotelan termotivasi untuk menata ulang lebih baik lagi. Mungkin ada beberapa catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh para pengusaha di bidang perhotelan," katanya.

Dalam hal ini, ia mencontohkan beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pelaku usaha perhotelan dan restoran di antaranya berkaitan dengan fasilitas, pelayanan, kesehatan, serta hubungan baik antara pelaku usaha perhotelan dan masyarakat sekitar.

Menurut dia, masalah hubungan antara pelaku perhotelan dengan masyarakat sekitar juga menjadi bagian dari aduan atau keluhan masyarakat ketika di sekitar mereka terbangun hotel.

"Itu kadang-kadang sering tidak clear (terselesaikan, red.), ini harus clear. Perhotelan dengan masyarakat jangan sampai seperti air dan minyak, harus bisa saling support (mendukung, red.), saling menguatkan, saling melengkapi," katanya.

Jika harapan tersebut bisa diwujudkan, ia meyakini bahwa sektor perhotelan ke depan akan bisa menjadi bagian dari kelengkapan ekosistem kepariwisataan yang bagus dan luar biasa.

"Terutama ketika perhotelan menyiapkan juga sarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), itu akan menjadi bagian kebutuhan ke depan yang saya yakin kalau efisiensi anggaran yang hari ini mengurangi daya income (pemasukan, red.) perhotelan, tetapi dengan dibukanya izin menggelar rapat di hotel, efisiensi ke depan dapat diperbaiki dengan anggaran-anggaran yang lebih baik lagi," kata Siti Mukaromah.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6).

Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Menurut dia, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman.

Kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.

"Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," kata Mendagri.

Baca juga: Anggota DPR RI optimistis Banyumas jadi destinasi wisata internasional