Pemkot Pekalongan kawal siswa dari keluarga tidak mampu tetap bersekolah

Rabu, 18 Juni 2025 22:16 WIB

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Mabruri. ANTARA/Kutnadi

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengawal siswa atau anak dari keluarga tidak mampu yang gagal dalam proses seleksi penerimaan murid baru (SPMB) sekolah menengah pertama negeri tetap bisa bersekolah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Mabruri di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya tetap memberikan perhatian khusus kepada calon peserta didik yang belum diterima di sekolah negeri, terutama siswa dari keluarga kurang mampu.

"Kami akan terus mengawal pelaksanaan SPMB ini hingga tuntas. Bagi adik-adik yang belum diterima di SMP Negeri khususnya dari keluarga kurang mampu jangan berkecil hati, masih ada banyak pilihan sekolah berkualitas SMP swasta maupun madrasah," katanya.

Menurut dia, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan meski tidak di sekolah negeri.

Salah satu upaya tersebut, kata dia, adalah dengan memberikan dukungan operasional kepada sekolah swasta dan madrasah yang selama ini telah disalurkan dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan jasa kinerja (Jaskin).

"Melalui jasa kinerja ini kami akan mengatur skema keringanan biaya pendidikan di sekolah swasta maupun madrasah khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tidak lolos seleksi SMP Negeri," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga memberikan bantuan perlengkapan pembelajaran berupa alat tulis.

Ia mengatakan sebagai bentuk perhatian lebih terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak, pihaknya juga mengalokasikan skema bantuan sosial tidak terencana (BSTT) di bidang pendidikan.

Bantuan tersebut, kata dia, dapat dimanfaatkan bagi warga yang menghadapi kendala mendesak dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya.

"Pemkot peduli terhadap keberlangsungan pendidikan warga. Melalui BSTT, kami ingin memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena faktor biaya. Sekolah adalah hak semua anak dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memenuhinya," katanya.