LKPP sebut Jateng pionir konsolidasi pengadaan barang/jasa

Kamis, 19 Juni 2025 17:56 WIB

Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, usai kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Provinsi/Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (19/6/2025). (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

Semarang (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI mengapresiasi Jawa Tengah sebagai salah satu pionir dalam penerapan konsolidasi pengadaan yang mampu menekan anggaran.

Kepala LKPP Jateng Hendrar Prihadi, di Semarang, Kamis, menyebutkan bahwa konsolidasi yang dilakukan sejak dua tahun terakhir membuat sejumlah belanja seperti seragam dan alat kesehatan berhasil dihemat hingga 20-30 persen.

"Kenapa ini penting, karena catatan dari hasil konsolidasi di Jawa Tengah, hampir 20–30 persen anggaran itu bisa dilakukan efisiensi," kata Hendi, sapaan akrabnya.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Provinsi/Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jateng.

Ia berharap langkah tersebut bisa menjadi contoh bagi seluruh kabupaten/kota di Jateng agar turut menerapkan konsolidasi.

"Sehingga akhirnya anggaran belanja pengadaan bisa lebih efisien dan bisa digunakan untuk pembangunan yang lain," kata mantan Wali Kota Semarang itu.

Dalam paparannya, ia juga menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa Pemprov Jateng akan terus berupaya mendorong efisiensi pengadaan secara lebih masif.

"Tadi sudah disampaikan bahwa konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Selain melalui e-Katalog dan e-Kajian, kata dia, Pemprov Jateng juga menggandeng akademisi dan pegiat pengadaan untuk mengevaluasi lebih dalam efektivitas dan kualitas belanja pemerintah.

Berdasarkan hasil pemantauan LKPP RI hingga 16 Juni 2025, kinerja pengadaan Provinsi Jateng menunjukkan tren positif, yakni Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat 89,1 persen atau tertinggi di antara pemerintah provinsi lainnya.

Realisasi belanja PDN Pemprov Jateng mencapai Rp1,696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai kontributor terbesar (Rp608,3 miliar).

Untuk pengadaan melalui e-Purchasing, Pemprov Jateng mencatat 57,4 persen, dengan nilai realisasi sebesar Rp1,092,8 miliar, dan Kota Semarang juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam belanja e-Purchasing, yakni mencapai Rp395 miliar, disusul Surakarta dan Banyumas.

Angka-angka tersebut menjadi indikator keberhasilan Jateng dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan optimalisasi anggaran belanja melalui pengadaan berbasis digital dan konsolidasi.

Baca juga: UIN Walisongo Semarang kirim 57 mahasiswa KKN ke Papua