Pemprov Jateng dorong perbankan tingkatkan akses keuangan desa

Kamis, 19 Juni 2025 21:25 WIB

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) se-Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (19/6/2025). ANTARA/HO-Pemprov Jateng

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mendorong kalangan perbankan agar meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa pembiayaan kepada para pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan belum optimal.

Akibatnya, kata dia, seringkali membatasi kapasitas mereka untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) se-Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Karena itu, kata dia lagi, keberadaan TPAKD sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai literasi keuangan masyarakat.

Apalagi, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Jateng mencapai 66,46 persen atau lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen.

Hasil survei itu menunjukkan bahwa tingkat penggunaan produk/layanan jasa keuangan masyarakat Jateng lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat, dalam menggunakan produk/layanan tersebut.

Ia mengatakan bahwa kondisi tersebut bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh praktik pinjaman online ilegal, judi online, dan berbagai bentuk eksploitasi digital lainnya.

"Dulu yang namanya rentenir itu mudah diidentifikasi. Rentenir itu pasti di pasar, orang tahu ini ada rentenir. Tapi sekarang itu rentenir tidak kelihatan, yaitu dengan pinjol," katanya lagi.

Di era sekarang, kata Sumarno, kemudahan pinjol untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat menjadi tantangan, sehingga pemerintah harus memberikan kemudahan akses pembiayaan yang sama.

"Ini tantangan yang harus kita hadapi dari lembaga keuangan untuk lebih mudah, lebih bisa mendekatkan diri kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Selain itu, kata dia, ada hal lebih penting lagi yang perlu dilakukan, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan jasa-jasa keuangan yang terpercaya.

Sekda Jateng juga menyambut positif penandatanganan komitmen program TPAKD 2025 dalam pengembangan ekonomi daerah di sektor perikanan dan kelautan.

Penandatanganan tersebut diharapkan semakin memberikan pengetahuan literasi keuangan bagi pelaku usaha pertanian dan perikanan di Jateng, sehingga bisa mengembangkan usahanya dan terhindar dari eksploitasi digital.

Baca juga: Pesawat pertama rute internasional Bandara Semarang terbang September