Wamen UMKM tekankan diplomasi dagang dalam rencana pembatasan impor

Rabu, 4 Februari 2026 21:04 WIB

Wakil Menteri (Wamen) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza dalam acara Holding UMKM Expo 2025 di Jakarta, Senin (22/12/2025). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menegaskan bahwa diplomasi perdagangan menjadi kunci dalam menentukan kebijakan pembatasan produk impor.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pembahasan Kementerian UMKM dengan Komisi VII DPR RI mengenai rencana pembatasan impor terhadap 10 komoditas, termasuk produk asal China.

“Kita tidak bisa sembarangan menetapkan pembatasan, karena bisa menimbulkan komplain dari luar negeri. Kalau kita tetapkan begitu saja, bisa saja negara lain membalas dengan tarif terhadap produk kita,” ujar Helvi ditemui ANTARA di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu.

Menurutnya, setiap negara berhak melindungi produk dalam negerinya, tetapi langkah tersebut harus diiringi dengan diplomasi perdagangan yang seimbang.

Ia menambahkan bahwa dalam perdagangan internasional diperlukan adanya kesepakatan timbal balik antarnegara, di mana setiap pihak saling menerima produk masing-masing.

Helvi juga menegaskan bahwa Presiden telah menugaskan Kementerian UMKM untuk memperjuangkan produk UMKM agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

“Kalau suatu barang sudah bisa kita produksi, kenapa tidak kita lindungi … Prinsipnya, UMKM harus kita kawal, bina, dan tumbuh kembangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan kebijakan pembatasan impor tidak bisa ditentukan oleh Kementerian UMKM sendiri, melainkan harus dirumuskan bersama lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis lainnya.

Hal ini dilakukan agar kebijakan tidak menimbulkan reaksi negatif dari mitra dagang.

Helvi juga menegaskan bahwa pembatasan impor tidak hanya berlaku untuk produk asal China, melainkan semua barang impor yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Hingga kini, Helvi menyebut rencana penetapan pembatasan impor terhadap 10 komoditas masih terus dibahas lintas kementerian.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut produk impor asal China sebagai “hantu yang menakutkan” karena dapat mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1), Maman menegaskan bahwa produk impor murah dari China membuat berbagai program intervensi pemerintah tidak akan efektif.

Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya pembatasan impor terhadap sedikitnya 10 komoditas yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, dengan keterlibatan signifikan dari pelaku UMKM.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen UMKM tekankan diplomasi dagang dalam rencana pembatasan impor