Tjahjo: Faktor X Pengganggu Demokratisasi Harus Disingkirkan

Selasa, 26 November 2013 10:22 WIB

"Beberapa hal yang mengkhawatirkan sebagai faktor X yang akan menganggu demokratisasi (pendemokrasian), antara lain faktor Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang diidentifikasikan tetap akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," katanya kepada Antara di Semarang, Selasa.

Sebelumnya, anggota KPU Pusat Arief Budiman di Semarang, Senin (25/11), mengatakan bahwa KPU segera melakukan pertemuan dengan Lemsaneg sebelum mengakhiri kerja sama dalam mengamankan data dan sistem terkait Pemilu 2014.

"Kami akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat untuk meninjau ulang kerja sama berdasarkan masukan dari publik dan kesimpulan dari rapat gabungan dengan Komisi I dan II DPR RI," kata Arief Budiman.
Lebih lanjut anggota Komisi I DPR RI Tjahjo Kumolo mengemukakan kekhawatirannya jika KPU tetap melibatkan Lemsaneg, yaitu begitu penetapan daftar pemilih tetap (DPT) proses enkripsi (sandi) berjalan.

"Dan, ini yang membahayakan, yaitu membahayakan suara yang diperoleh. Lemsaneg apa pun lembaga intelijen karena di situ murni institusi TNI. Kalau begitu di mana netralitas TNI pada Pemilu 2014?" ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Tjahjo, DPT betul-betul harus dijadikan alat pemenangan murni pada Pemilu 2014. Oleh karena itu, partai politik harus menggandeng kekuatan ekstra untuk membangun opini publik agar lembaga terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah harus netral.

"Wajar kalau partai politik, termasuk PDI Perjuangan, masih melihat posisi pelaksanaan Pemilu 2014 terancam tidak jujur dan adil (jurdil)," kata calon tetap anggota DPR RI periode 2014--2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I.

Kemauan politik (political will) KPU dan Bawaslu membuat Pemilu 2014 demokratis bersih jurdil, menurut Tjahjo, harus didukung seluruh komponen kekuatan rakyat, termasuk TNI dan Polri.

"Kita juga harus berani menyatakan sikap siapa lawan atau kawan kalau ada kelompok atau institusi yang berani menjadikan Pemilu 2014 tidak jujur dan tidak demokratis," katanya.

Menyinggung soal DPT, Tjahjo mengatakan bahwa PDI Perjuangan telah menyiapkan sistem teknologi informasi (TI) untuk melakukan pengecekan DPT bermasalah.

"Dari sistem yang dibuat secara gotong royong oleh ahli TI tersebut, sekiranya KPU siap, PDI Perjuangan dapat membantu KPU," ujarnya.

Melalui sistem TI tersebut, kata dia, KPU dapat memeriksakan DPT-nya untuk diketahui mana saja pemilih yang ganda; pemilih yang tidak ada nomor induk kependudukan (NIK); dan NIK yang sama.