"Pembentukan tim itu terlalu dini. Menurut saya, pro kontra di internal kubu Jokowi-JK atas penunjukan Rini Soemarno sebagai kepala Staf Tim Transisi lebih mencerminkan rivalitas internal. Mungkin, masing-masing partai pendukung Jokowi-JK juga punya jago untuk jabatan yang dipercayakan kepada Rini itu. Jadi, biar saja mereka menyelesaikan persoalan internal mereka," kata Bambang di Jakarta, Rabu.

Tim transisi itu, kata Wakil Bendahara Umum Golkar, juga tidak signifikan untuk diributkan karena tim itu hanya merumuskan program dan merekomendasikan rencana aksi untuk mengeksekusi program-program itu. "Apakah rumusan program dan rencana aksi itu akan diterima? Itu bergantung pada kemauan politik dan cara pandang presiden-wakil presiden terpilih bersama anggota kabinetnya," katanya.

Bahkan, kata Bambang, Tim Transisi tak lain adalah bentuk lucu-lucuan.

"Saya melihatnya selain sebagai bentuk lucu-lucuan juga sebagai masalah internal kubu Jokowi-JK. Lagi pula, ketetapan presiden terpilih belum final. Mahkamah Konstitusi baru menggelar sidang pertama sengketa Pilpres 2014. Untuk memperhitungkan tim transisi itu, semua pihak masih harus menunggu beberapa minggu lagi," ungkapnya.

Ditegaskannya, latar belakang RIni Soemarno tidak akan memberi pengaruh apa pun. "Jangan lupa bahwa Rini dan stafnya tidak memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan atau keputusan politik. Juga perlu dicamkan bahwa semua orang yang pernah dipanggil KPK untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi tidak berarti orang-orang itu mempunyai masalah hukum. Banyak orang, termasuk para tokoh, pernah dipanggil KPK, ketika para penyidik KPK sedang mendalami suatu kasus," kata Bambang.(Zul)