Sejak 1991, Kongres Amerika Serikat melarang Indonesia membeli dan meremajakan arsenal militer mengikuti dugaan pelanggaran berat HAM pada Peristiwa Santa Cruz, Provinsi Timor Timur.

Dalam kemiliteran, secara umum pengadaan atau peremajaan harus selalu dilakukan setelah kurun waktu tertentu.

Setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya Amerika Serikat bersedia menjual arsenal-arsenal militernya --baru ataupun bekas pakai-- kepada Indonesia. Yang termutakhir adalah tiga dari 24 unit F-16 Fighting Falcon Block 52ID bekas pakai Angkatan Udara Cadangan Nasional Amerika Serikat.

Belakangan, TNI AD juga berniat membeli delapan helikopter serang AH-64D Apache dari pabriknya, Boeing Company. Jika hal ini jadi direalisasikan, maka Pusat Penerbangan TNI AD akan mengoperasikan dua merek dan tipe helikopter serang dari Rusia (Mil Mi-35P) dan Amerika Serikat (AH-64D Apache) sekaligus.

"Kami berterima kasih kepada Kongres Amerika Serikat, khususnya dalam kerja sama kemiliteran termasuk modernisasi persenjataan militer," kata Yudhoyono saat menerima kunjungan senator senior Amerika Serikat, John McCain, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Menurut Yudhoyono, sudah hampir dalam jangka waktu yang lama atau hampir sekitar 20 tahun persenjataan dalam kemiliteran masih belum benar-benar dimodernisasi dengan baik.

Dengan kerja sama di bidang pertahanan, ujar SBY, diharapkan kedua negara dapat bekerja sama secara bersama-sama untuk lebih memastikan kawasan Asia lebih stabil dan damai.

Dengan demikian, lanjutnya, berbagai negara termasuk Indonesia juga dapat mengembangkan ekonominya.

Yudhoyono menegaskan, Indonesia menentang penggunaan militer untuk memecahkan permasalahan di kawasan, tetapi lebih mengedepankan pendekatan politik dan diplomasi.

Sebelumnya, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menyatakan keinginan negara tentang kedamaian dan stabilitas keamanan Laut China Selatan, yang saat ini disengketakan sejumlah negara.

China secara agresif mengerahkan kekuatan militer dan paramiliternya untuk mengklaim sebagian besar Laut China Selatan. Secara sendiri-sendiri, empat negara ASEAN, yaitu Viet Nahm, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia, menentang itu.

"Indonesia tak terlibat sengketa, namun sebagai bagian dari kerja sama multilateral ingin daerah itu menjadi daerah stabil, zona damai, dan daerah bebas berlayar," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Kamis (24/7).

Dia katakan itu usai menerima kunjungan Wakil Komisi Pusat Militer Tiongkok, Jenderal Fan Changlong, di Jakarta, Kamis (24/7).

Dalam pertemuan dengan Fan itu sempat dibahas perihal eskalasi konflik di Laut China Selatan dan di Laut China Timur.