"Ya ini masukan yang bagus. Tentunya Pak Jokowi tidak akan memilih orang yang melakukan pelanggaran seperti menerima suap saat disertasi atau plagiasi. Itu sudah melanggar etika, profesi ," kata Hendrawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Mantan anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan bahwa menerima suap saat membimbing mahasiswa dan melakukan plagiasi adalah cacat integritas.

"Kami sudah sampaikan kepada Pak Jokowi soal tersebut. Karena salah satu syarat menjadi menteri adalah memiliki integritas, profesional dalam bidangnya," kata Hendrawan.

Ia menyambung, "Saya rasa tidak pantas bila ada calon menteri melakukan pelanggaran akademik, terutama melakukan plagiasi."