"Sebab sampai saat ini menteri terkait belum memberikan penjelasan kepada komisi di DPR. Terlebih persoalan internal DPR juga belum benar-benar tuntas. Karena itu Nasdem anggap pengusulan interpelasi masih prematur," kata Johny dalam diskusi Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Oleh karenanya, pengusulan hak interpelasi tersebut harus dibatalkan. "Sebaiknya diurungkan saja," imbuhnya.

Menurut Johny, hak interpelasi bisa dilakukan dengan syarat, yakni apabila setelah menteri terkait memberikan penjelasan ke komisi di DPR, namun merasa masih ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

"Jika dirasa ada hal yang perlu dilanjutkan ke interpelasi, monggo," katanya.

Sebelum pemanggilan menteri terkait bisa dilakukan, sambungnya, maka DPR harus menyelesaikan seluruh persoalan internalnya terlebih dahulu, yakni lewat revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta melengkapi seluruh keanggotaan dan pimpinan di alat kelengkapan dewan.

"Tetapi terkait kebijakan ini harus diingat, bahwa tujuan pemerintah mengurangi subsidi harus diapresiasi. karena selama ini subsidi digunakan untuk konsumsi, tamun sekarang untuk hal yang lebih produktif," demikian Johny G. Plate.