Legislator: Gagasan Pengurangan Jam Kerja Ciptakan Kemunduran Kesetaraan Gender
Senin, 22 Desember 2014 16:07 WIB
Okky Asokawati (FOTO ANTARA/Ujang Zaelani)
Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati dalam rangka peringatan hari Ibu di Jakarta, Senin, menilai gagasan pengurangan jam kerja oleh pemerintahan Joko Widodo untuk kaum perempuan tampak memang memihak pada kaum ibu.
"Namun, diam-diam ide tersebut memukul mundur praktik keseteraan gender. Yang dikesankan, urusan mendidik anak adalah hanya menjadi tanggungjawab ibu," kata Okky.
Ia mengatakan untuk mewujudkan kesetaraan gender maka pemerintah lebih baik menambah waktu cuti.
"Saya sarankan, jika ada niat pemerintah memberi previlige kepada perempuan, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan. Bukan mengurangi jam kerja yang justru akan menutup peluang bagi para ibu profesional menduduki posisi yang setara dengan para laki-laki di tempat kerja," sebut dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai jam kerja pegawai perempuan harus dikurangi selama dua jam. Pengurangan jam kerja itu diperlukan agar perempuan bisa punya waktu lebih untuk mendidik anak.
"Wanita yang aktif sebagai pegawai negeri atau swasta itu porsinya dikurangi karena intinya wanita itu punya kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke depan. Untuk waktu, beliau (Wapres) (ingin) mengurangi dua jam dalam sehari untuk berkantor," kata Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi
"Namun, diam-diam ide tersebut memukul mundur praktik keseteraan gender. Yang dikesankan, urusan mendidik anak adalah hanya menjadi tanggungjawab ibu," kata Okky.
Ia mengatakan untuk mewujudkan kesetaraan gender maka pemerintah lebih baik menambah waktu cuti.
"Saya sarankan, jika ada niat pemerintah memberi previlige kepada perempuan, lebih baik pemerintah menambah alokasi cuti kepada perempuan. Bukan mengurangi jam kerja yang justru akan menutup peluang bagi para ibu profesional menduduki posisi yang setara dengan para laki-laki di tempat kerja," sebut dia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai jam kerja pegawai perempuan harus dikurangi selama dua jam. Pengurangan jam kerja itu diperlukan agar perempuan bisa punya waktu lebih untuk mendidik anak.
"Wanita yang aktif sebagai pegawai negeri atau swasta itu porsinya dikurangi karena intinya wanita itu punya kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke depan. Untuk waktu, beliau (Wapres) (ingin) mengurangi dua jam dalam sehari untuk berkantor," kata Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Pengamat sebut ajang debat asah kemampuan artikulasi ide dan gagasan
09 December 2023 7:45 WIB, 2023
Psikolog: Baru Ganjar yang tawarkan gagasan konkret kesehatan mental
05 October 2023 16:15 WIB, 2023
Jumat Berkah Sarapan Kanggo Warga, gagasan unik Polres Pekalongan Kota
09 December 2022 22:13 WIB, 2022
Bupati Purbalingga berharap Muktamar ke-48 Muhammadiyah hasilkan gagasan memajukan
18 November 2022 16:00 WIB, 2022
Y20 Indonesia ajak pemuda berani tunjukkan jiwa kepemimpinan dan gagasan
21 October 2022 8:25 WIB, 2022
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017