Hajriyanto: Golkar Punya Pilihan Politik "Jalan Ketiga"
Rabu, 24 Desember 2014 12:52 WIB
Hajriyanto Y. Thohari. (ANTARA/Dhoni Setiawan)
Soal posisi Partai Golkar ke masa depan tidak perlu menjadi ganjalan, jika kedua kubu itu mau mencari jalan keluar secara sungguh-sungguh, ujar mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu di Jakarta, Rabu.
Pasalnya, ia menilai, pilihan Golkar bukan hanya sekadar di dalam atau di luar pemerintah, atau tetap di KMP atau di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), karena membuatnya berpandangan terlalu sempit.
"Masih ada alternatif yang lain selain dua pilihan itu tadi, yaitu apa yang disebut dengan 'jalan ketiga'. Tidak di KIH dan tidak di KMP. Tidak bergabung dengan pemerintah dalam koalisi pendukung pemerintah, dan juga tidak menjadi oposisi di parlemen," kata Hajriyanto.
Jalan ketiga (the third way), menurut dia, adalah jalan di mana Golkar mengikuti jalan konstitusi, yaitu menaati saja apa yang diatur dalam UUD 1945, sehingga lebih bebas, leluasa untuk mengartikulasikan konsep dan pandangan politiknya.
"Golkar lebih bisa berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2019. Golkar tidak akan mengganggu pemerintah dan pemerintah juga jangan sekali-sekali mengganggu dan merayu Golkar," katanya.
Hajriyanto menambahkan, politik harus fleksible dan tidak kaku.
"Iya, dong. Politik nggak bisa terlalu kaku dan rigid begitu. Politik apaan? Kok sedikit-sedikit permanen," katanya menambahkan.
Pasalnya, ia menilai, pilihan Golkar bukan hanya sekadar di dalam atau di luar pemerintah, atau tetap di KMP atau di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), karena membuatnya berpandangan terlalu sempit.
"Masih ada alternatif yang lain selain dua pilihan itu tadi, yaitu apa yang disebut dengan 'jalan ketiga'. Tidak di KIH dan tidak di KMP. Tidak bergabung dengan pemerintah dalam koalisi pendukung pemerintah, dan juga tidak menjadi oposisi di parlemen," kata Hajriyanto.
Jalan ketiga (the third way), menurut dia, adalah jalan di mana Golkar mengikuti jalan konstitusi, yaitu menaati saja apa yang diatur dalam UUD 1945, sehingga lebih bebas, leluasa untuk mengartikulasikan konsep dan pandangan politiknya.
"Golkar lebih bisa berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2019. Golkar tidak akan mengganggu pemerintah dan pemerintah juga jangan sekali-sekali mengganggu dan merayu Golkar," katanya.
Hajriyanto menambahkan, politik harus fleksible dan tidak kaku.
"Iya, dong. Politik nggak bisa terlalu kaku dan rigid begitu. Politik apaan? Kok sedikit-sedikit permanen," katanya menambahkan.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017