Hajriyanto Tawarkan "Jalan Ketiga" Bagi Golkar
Rabu, 24 Desember 2014 13:37 WIB
Hajriyanto Y Thohari (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
"Tidak di KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan tidak di KMP (Koalisi Merah Putih). Selain itu tidak bergabung dengan pemerintah dalam koalisi pendukung pemerintah dan juga tidak menjadi oposisi di parlemen," kata Hajriyanto melalui pesan Blackberry di Jakarta, Rabu.
Hajriyanto mengatakan jalan ketiga atau "the third way" yaitu jalan PG mengikuti jalan konstitusi, yaitu mentaati saja apa yang diatur dalam UUD 1945.
Menurut dia, apabila jalan itu yang diambil, Golkar lebih bebas dan leluasa untuk mengartikulasikan konsep dan pandangan politiknya.
"Golkar lebih bisa berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2019. Golkar tidak akan mengganggu pemerintah dan pemerintah juga jangan sekali-sekali mengganggu dan merayu Golkar," ujarnya.
Dia menjelaskan posisi PG di depan pemerintah tidak perlu menjadi ganjalan dan jika kedua kubu mau mencari jalan keluar dengan sungguh-sungguh pasti akan ditemukan.
Menurut dia, pilihan politik Golkar bukan hanya sekadar di dalam atau di luar pemerintah, ataupun tetap di KMP atau di KIH karena itu pandangan yang terlalu miyopic atau sempit.
Dia menegaskan kedua kubu harus fleksibel dalam melihat pilihan politik Golkar kedepan.
"Politik tidak bisa terlalu kaku dan rigit begitu. Politik apaan kok sedikit-sedikit permanen," katanya.
Sebelumnya kedua kubu di internal Golkar melakukan pertemuan formal yang pertama pada Selasa (23/12) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Kedua kubu sepakat melakukan islah dan akan mengadakan pembicaraan lanjutan pada 8 Januari 2015.
Namun terkait posisi politik Golkar ke depan belum ditemukan titik temu karena masing-masing pihak tetap pada posisinya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Priyo Budi Santoso mengatakan partainya halal keluar dari Koalisi Merah Putih, namun masa depan posisi politik partai itu baru akan dirundingkan dengan kubu Aburizal Bakrie.
"Golkar keluar dari KMP halal dilakukan tanpa harus bermaksud (pindah) ke blok baru bernama Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," kata Priyo di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (23/12).
Priyo yang juga juru runding kubu Agung Laksono mengatakan dalam pertemuan tersebut, semangat diantara kedua pihak sepakat menjadi mitra pemerintah. Namun menurut dia masih ada perbedaan tetapi hal itu semakin dekat untuk diselesaikan dan akan diselesaikan pada pertemuan 8 Januari 2015.
Juru runding dari kubu ARB, Theo L Sambuaga mengakui masih ada perbedaan pandangan antara pihaknya dengan kubu Agung Laksono yang cenderung ingin berjuang sendiri atau sebagai penyeimbang.
Menurut dia posisi Golkar saat ini yang masih di KMP akan didiskusikan lebih lanjut dengan kubu Agung Laksono.
Hajriyanto mengatakan jalan ketiga atau "the third way" yaitu jalan PG mengikuti jalan konstitusi, yaitu mentaati saja apa yang diatur dalam UUD 1945.
Menurut dia, apabila jalan itu yang diambil, Golkar lebih bebas dan leluasa untuk mengartikulasikan konsep dan pandangan politiknya.
"Golkar lebih bisa berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2019. Golkar tidak akan mengganggu pemerintah dan pemerintah juga jangan sekali-sekali mengganggu dan merayu Golkar," ujarnya.
Dia menjelaskan posisi PG di depan pemerintah tidak perlu menjadi ganjalan dan jika kedua kubu mau mencari jalan keluar dengan sungguh-sungguh pasti akan ditemukan.
Menurut dia, pilihan politik Golkar bukan hanya sekadar di dalam atau di luar pemerintah, ataupun tetap di KMP atau di KIH karena itu pandangan yang terlalu miyopic atau sempit.
Dia menegaskan kedua kubu harus fleksibel dalam melihat pilihan politik Golkar kedepan.
"Politik tidak bisa terlalu kaku dan rigit begitu. Politik apaan kok sedikit-sedikit permanen," katanya.
Sebelumnya kedua kubu di internal Golkar melakukan pertemuan formal yang pertama pada Selasa (23/12) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Kedua kubu sepakat melakukan islah dan akan mengadakan pembicaraan lanjutan pada 8 Januari 2015.
Namun terkait posisi politik Golkar ke depan belum ditemukan titik temu karena masing-masing pihak tetap pada posisinya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Priyo Budi Santoso mengatakan partainya halal keluar dari Koalisi Merah Putih, namun masa depan posisi politik partai itu baru akan dirundingkan dengan kubu Aburizal Bakrie.
"Golkar keluar dari KMP halal dilakukan tanpa harus bermaksud (pindah) ke blok baru bernama Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," kata Priyo di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (23/12).
Priyo yang juga juru runding kubu Agung Laksono mengatakan dalam pertemuan tersebut, semangat diantara kedua pihak sepakat menjadi mitra pemerintah. Namun menurut dia masih ada perbedaan tetapi hal itu semakin dekat untuk diselesaikan dan akan diselesaikan pada pertemuan 8 Januari 2015.
Juru runding dari kubu ARB, Theo L Sambuaga mengakui masih ada perbedaan pandangan antara pihaknya dengan kubu Agung Laksono yang cenderung ingin berjuang sendiri atau sebagai penyeimbang.
Menurut dia posisi Golkar saat ini yang masih di KMP akan didiskusikan lebih lanjut dengan kubu Agung Laksono.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Pilkada Kota Semarang, Yoyok-Joko tawarkan program sekolah gratis negeri dan swasta
02 November 2024 5:31 WIB
BCA Expo Semarang 2024 tawarkan bunga KPR mulai 1,45 persen dan Bunga KKB mulai 2,45 persen
07 September 2024 19:39 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017