PDI Perjuangan ajak Semua Pihak "Cooling Down" Terkait Ketegangan Politik
Selasa, 27 Januari 2015 14:00 WIB
Plt Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
"Kami mengajak semua pihak untuk cooling down. Imbauan ini juga ditujukan kepada internal PDIP. Jangan biarkan isu yang kontradiktif yang dapat mengganggu keutuhan negeri tumbuh kembang. Semua pihak harus bisa menahan diri. Bangsa ini memiliki kearifan dan tradisi musyawarah mufakat. Itu yang harus kita jalankan," kata Hasto, di Jakarta, Senin malam.
Ia mengingatkan mengelola negara yang begitu besar seperti Indonesia memerlukan cara berpikir, cara bertindak, dan cara berucap secara benar. Indonesia tidak bisa dipimpin dengan emosional dan serampangan bak anak muda yang baru belajar mengelola kekuasaan.
"Biarlah supremasi hukum yang berbicara dan menegakkan kebenaran di atas kebenaran. Serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," ujarnya.
Menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menyampaikan sikap kritisnya terhadap isu pemakzulan Jokowi, Hasto menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan tetap menjadi partai pemerintah.
Hasto mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Effendi Simbolon dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK.
"PDI Perjuangan menyadari bahwa sebagai presiden pilihan rakyat, PDI Perjuangan konsisten memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, yakni lima tahun. Itulah sistem politik yang kita anut," tegasnya.
Hasto menyebutkan PDI Perjuangan akan terus melakukan dialog, mencari solusi terbaik bersama seluruh komponen bangsa. Namun, pada saat bersamaan tetap menegaskan bahwa Joko Widodo adalah Presiden yang diusung PDI Perjuangan yang mendapat dukungan dari sebagian rakyat Indonesia.
Ia mengingatkan mengelola negara yang begitu besar seperti Indonesia memerlukan cara berpikir, cara bertindak, dan cara berucap secara benar. Indonesia tidak bisa dipimpin dengan emosional dan serampangan bak anak muda yang baru belajar mengelola kekuasaan.
"Biarlah supremasi hukum yang berbicara dan menegakkan kebenaran di atas kebenaran. Serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," ujarnya.
Menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang menyampaikan sikap kritisnya terhadap isu pemakzulan Jokowi, Hasto menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan tetap menjadi partai pemerintah.
Hasto mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Effendi Simbolon dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK.
"PDI Perjuangan menyadari bahwa sebagai presiden pilihan rakyat, PDI Perjuangan konsisten memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, yakni lima tahun. Itulah sistem politik yang kita anut," tegasnya.
Hasto menyebutkan PDI Perjuangan akan terus melakukan dialog, mencari solusi terbaik bersama seluruh komponen bangsa. Namun, pada saat bersamaan tetap menegaskan bahwa Joko Widodo adalah Presiden yang diusung PDI Perjuangan yang mendapat dukungan dari sebagian rakyat Indonesia.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Koalisi PDIP - Gerindra menangkan pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Jateng
11 December 2024 9:58 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017