Wapres Menasehati Menteri Tedjo Agar Hati-hati dalam Berbicara
Selasa, 27 Januari 2015 17:46 WIB
"Tentu Presiden sudah memberikan suatu nasehat kepada Menkopolhukam. Saya juga sudah memberikan pandangan kepada Pak Tedjo," kata Jusuf Kalla kepada pers di kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Tedjo sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kekanak-kanakan karena mengerahkan massa pendukung. Ia juga menyebut massa yang mendukung KPK tersebut merupakan "rakyat enggak jelas".
Kalla mengatakan dirinya memberi pandangan agar Tedjo untuk hati-hati dalam berbicara dan diminta tidak menggunakan istilah yang tak sesuai sehingga dapat menuai kritik dari masyarakat.
Sekalipun sejumlah masyarakat minta agar Presiden Joko Widodo memecat Menkopolhukam Tedjo, Wapres menilai hal tyersebut tidak perlu dilakukan sekalipun masa pemerintahan Jokowi-JK hampir 100 hari.
Kalla juga menilai bahwa evaluasi kabinet tidak harus dilakukan menjelang 100 hari pemerintahan, melainkan bisa dilakukan Presiden kapan pun.
"Belum, masa 100 hari langsung pergantian menteri. Kalau memang harus diganti tak perlu menunggu 100 hari," kata Kalla.
Dikatakan wapres para menteri selama ini sudah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan arahan yang sebelumnya diberikan oleh presiden.
Para menteri, kata wapres, selama ini juga tidak banyak berada di kantor dan terus turun ke lapangan untuk meninjau kondisi sebenarnya di masyarakat.
"Hari ini sebenarnya saya akan rapat soal listrik. Tapi ternyata para menteri terkait sedang ke lapangan untuk bekerja sehingga rapatnya tak jadi. Baguslah itu," kata Kalla.
Tedjo sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kekanak-kanakan karena mengerahkan massa pendukung. Ia juga menyebut massa yang mendukung KPK tersebut merupakan "rakyat enggak jelas".
Kalla mengatakan dirinya memberi pandangan agar Tedjo untuk hati-hati dalam berbicara dan diminta tidak menggunakan istilah yang tak sesuai sehingga dapat menuai kritik dari masyarakat.
Sekalipun sejumlah masyarakat minta agar Presiden Joko Widodo memecat Menkopolhukam Tedjo, Wapres menilai hal tyersebut tidak perlu dilakukan sekalipun masa pemerintahan Jokowi-JK hampir 100 hari.
Kalla juga menilai bahwa evaluasi kabinet tidak harus dilakukan menjelang 100 hari pemerintahan, melainkan bisa dilakukan Presiden kapan pun.
"Belum, masa 100 hari langsung pergantian menteri. Kalau memang harus diganti tak perlu menunggu 100 hari," kata Kalla.
Dikatakan wapres para menteri selama ini sudah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan arahan yang sebelumnya diberikan oleh presiden.
Para menteri, kata wapres, selama ini juga tidak banyak berada di kantor dan terus turun ke lapangan untuk meninjau kondisi sebenarnya di masyarakat.
"Hari ini sebenarnya saya akan rapat soal listrik. Tapi ternyata para menteri terkait sedang ke lapangan untuk bekerja sehingga rapatnya tak jadi. Baguslah itu," kata Kalla.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017