Akil Akui Pengaturan Saksi Sidang Pemilukada Kotawaringin
Kamis, 5 Februari 2015 7:00 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar (Foto: ANTARA /Yudhi Mahatma)
"Ya memang ada pengaturan saksi-saksi," kata Akil usai menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Rabu (4/2) tengah malam.
Akil menjelaskan kronologis pembahasan saksi sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat itu saat BW menumpang pulang menuju Depok Jawa Barat kemudian turun di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan mobil Akil.
Akil mengungkapkan BW membahas sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat termasuk rencana memenangkan pihak penggugat Ujang Iskandar.
Diketahui BW merupakan pengacara calon Bupati Kotawaringin Barat yang menggugat sengketa pemilukada ke MK pada 2010.
Namun Akil menegaskan tidak melakukan transaksi atau pemberian uang saat bertemu BW membahas sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat itu.
Akil juga enggan menjelaskan secara detail maksud pengaturan saksi-saksi persidangan dan rencana pemenangan kubu Ujang tersebut.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat VI Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona menambahkan Akil menjawab seluruh pertanyaan penyidik terkait kasus BW.
"Sebanyak 24 pertanyaan dijawab semua," ungkap Bolly.
Akil menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri sejak pukul 21.00 WIB hingga 23.30 WIB.
Usai menjalani pemeriksaan Akil menuju Rumah Tahanan (Rutan) KPK menggunakan mobil hitam bernomor polisi B-1372-URF.
Kasus yang menyeret BW itu berdasarkan laporan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Sugianto Sabran Nomor : LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 19 Januari 2015.
BW dijerat Pasal 242 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat ke 2 KUHP.
Akil menjelaskan kronologis pembahasan saksi sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat itu saat BW menumpang pulang menuju Depok Jawa Barat kemudian turun di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan mobil Akil.
Akil mengungkapkan BW membahas sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat termasuk rencana memenangkan pihak penggugat Ujang Iskandar.
Diketahui BW merupakan pengacara calon Bupati Kotawaringin Barat yang menggugat sengketa pemilukada ke MK pada 2010.
Namun Akil menegaskan tidak melakukan transaksi atau pemberian uang saat bertemu BW membahas sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat itu.
Akil juga enggan menjelaskan secara detail maksud pengaturan saksi-saksi persidangan dan rencana pemenangan kubu Ujang tersebut.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat VI Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona menambahkan Akil menjawab seluruh pertanyaan penyidik terkait kasus BW.
"Sebanyak 24 pertanyaan dijawab semua," ungkap Bolly.
Akil menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri sejak pukul 21.00 WIB hingga 23.30 WIB.
Usai menjalani pemeriksaan Akil menuju Rumah Tahanan (Rutan) KPK menggunakan mobil hitam bernomor polisi B-1372-URF.
Kasus yang menyeret BW itu berdasarkan laporan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Sugianto Sabran Nomor : LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 19 Januari 2015.
BW dijerat Pasal 242 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat ke 2 KUHP.
Pewarta : Antaranews
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017