Romi : "ISIS" di PPP Timbul karena Kebingungan Dinamika Internal Partai
Selasa, 24 Maret 2015 16:57 WIB
M. Romahurmuziy (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)
"ISIS di PPP itu ikut sana ikut sini," kata Romi saat berkunjung ke kantor redaksi salah satu media di Bengkulu, Selasa.
Berbeda dengan ISIS di Timur Tengah yang radikal, kata Romi, "ISIS" di PPP justru timbul karena kebingungan dengan dinamika internal partai.
"Akhirnya mereka ikut muktamar di Surabaya tapi ikut juga muktamar di Jakarta," katanya.
Romi memastikan kelompok "ISIS" di PPP kini telah merapat ke pihaknya, karena hanya kepengurusannya yang menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
Meski SK itu dipersoalkan kubu Djan Faridz, kata Romi, selama belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat (inkracht) maka SK itu tetap berlaku.
Dengan demikian, lanjut dia, terkait dengan pemilihan kepala daerah 2014, hanya kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang bisa mengusung calon kepala daerah.
"KPU akan mengacu pada SK Menkumham, karena KPU tidak berwenang menentukan keabsahan partai," kata Romi.
Oleh karena itu, kata Romi, ia kini secara maraton melakukan konsolidasi ke berbagai daerah sebagai persiapan menghadapi Pilkada.
PPP menargetkan merebut 75 kursi kepala daerah dari sekitar 273 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015.
Berbeda dengan ISIS di Timur Tengah yang radikal, kata Romi, "ISIS" di PPP justru timbul karena kebingungan dengan dinamika internal partai.
"Akhirnya mereka ikut muktamar di Surabaya tapi ikut juga muktamar di Jakarta," katanya.
Romi memastikan kelompok "ISIS" di PPP kini telah merapat ke pihaknya, karena hanya kepengurusannya yang menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
Meski SK itu dipersoalkan kubu Djan Faridz, kata Romi, selama belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat (inkracht) maka SK itu tetap berlaku.
Dengan demikian, lanjut dia, terkait dengan pemilihan kepala daerah 2014, hanya kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang bisa mengusung calon kepala daerah.
"KPU akan mengacu pada SK Menkumham, karena KPU tidak berwenang menentukan keabsahan partai," kata Romi.
Oleh karena itu, kata Romi, ia kini secara maraton melakukan konsolidasi ke berbagai daerah sebagai persiapan menghadapi Pilkada.
PPP menargetkan merebut 75 kursi kepala daerah dari sekitar 273 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember 2015.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017