Legislator: Cabut Nobel Perdamaian Suu Kyi
Sabtu, 23 Mei 2015 7:32 WIB
Imigran suku Rohingya dari Myanmar berada di perhu mereka yang terdampar di perairan Desa Simpang Tiga, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Rabu (20/5/15). Sebanyak 400 Imigran itu terdampar dan ditemukan nelayan Aceh sekitar 26 mil dari pesisir panta
"Kita mengkritik sikap Aung San Suu Kyi yang hanya diam melihat kekejaman Junta Militer Myanmar terhadap warga Rohingya," kata Iskandar di Langsa, Kota Langsa, Jumat, menanggapi terdamparnya ratusan etnis Rohingya di Aceh.
Iskandar juga mendesak Pemerintah Pusat mempercepat pembahasan dengan Myanmar, Thailand, dan Malaysia terkait nasib pengungsi Rohingya.
"Indonesia harus bisa menekan PBB dan Myanmar agar segera mengambil langkah konkrit mencegah arus pengungsian Rohingya. Kita juga harus mengetahui detail jika ada indikasi lain terkait arus migrasi ini termasuk soal warga Bangladesh yang kebanyak mencari kerja," ujarnya.
Namun sebelum memulangkan mereka juga diperlukan pemulihan kesehatan pengungsi tersebut terlebih dahulu. Karenanya, Iskandar mendesak Pemerintah Pusat untuk segera bertindak.
"Aceh sudah melakukan langkah kemanusian terbaik dengan menampung, membantu serta memfasilitasi pengungsi di penampungan. Ini langkah yang luar biasa sebagai solidaritas kemanusiaan dan wujud kecintaan sesama muslim," kata mantan aktivis mahasiswa ini.
Iskandar berpendapat, tidak ada langkah lain yang harus ditempuh selain menekan Myanmar mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. Jika tidak, maka arus pengungsian akan terus terjadi dan kehidupan mereka akan terus terancam, sementara negara yang membantu mereka bersifat sementara.
Politisi Partai Aceh ini menambahkan, sejak beberapa tahun terakhir Aceh yang merupakan sebuah provinsi paling ujung di Pulau Sumatera menjadi tempat persinggahan Rohingya setelah terombang ambing di laut lepas.
Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia, semestinya dapat bersikap lebih tegas untuk menekan rezim militer Myanmar.
Nilai investasi ekonomi yang besar itu bisa dijadikan senjata untuk mendorong Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya dan menghentikan pembantaian terhadap mereka, katanya.
"Aceh sudah berbuat maksimal untuk menyelematkan para imigran tersebut. Untuk itu dunia internasional harus segera mengambil tindakan serius terutama menekan masing-masing negara asal imigran agar menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan warganya terusir dari tanahnya sendiri," katanya.
Iskandar juga mendesak Pemerintah Pusat mempercepat pembahasan dengan Myanmar, Thailand, dan Malaysia terkait nasib pengungsi Rohingya.
"Indonesia harus bisa menekan PBB dan Myanmar agar segera mengambil langkah konkrit mencegah arus pengungsian Rohingya. Kita juga harus mengetahui detail jika ada indikasi lain terkait arus migrasi ini termasuk soal warga Bangladesh yang kebanyak mencari kerja," ujarnya.
Namun sebelum memulangkan mereka juga diperlukan pemulihan kesehatan pengungsi tersebut terlebih dahulu. Karenanya, Iskandar mendesak Pemerintah Pusat untuk segera bertindak.
"Aceh sudah melakukan langkah kemanusian terbaik dengan menampung, membantu serta memfasilitasi pengungsi di penampungan. Ini langkah yang luar biasa sebagai solidaritas kemanusiaan dan wujud kecintaan sesama muslim," kata mantan aktivis mahasiswa ini.
Iskandar berpendapat, tidak ada langkah lain yang harus ditempuh selain menekan Myanmar mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. Jika tidak, maka arus pengungsian akan terus terjadi dan kehidupan mereka akan terus terancam, sementara negara yang membantu mereka bersifat sementara.
Politisi Partai Aceh ini menambahkan, sejak beberapa tahun terakhir Aceh yang merupakan sebuah provinsi paling ujung di Pulau Sumatera menjadi tempat persinggahan Rohingya setelah terombang ambing di laut lepas.
Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia, semestinya dapat bersikap lebih tegas untuk menekan rezim militer Myanmar.
Nilai investasi ekonomi yang besar itu bisa dijadikan senjata untuk mendorong Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya dan menghentikan pembantaian terhadap mereka, katanya.
"Aceh sudah berbuat maksimal untuk menyelematkan para imigran tersebut. Untuk itu dunia internasional harus segera mengambil tindakan serius terutama menekan masing-masing negara asal imigran agar menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan warganya terusir dari tanahnya sendiri," katanya.
Pewarta : Antaranews
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017