Menurut pengamat militer dari Universitas Padjajaran, Muradi, untuk pengganti Moeldoko, bisa dari TNI AL atau TNI AU. Saat ini, Laksamana TNI Ade Supandi menjadi kepala staf TNI AL dan Marsekal TNI Agus Suprihatna menjabat kepala staf TNI AU.

"Tapi pergantian panglima TNI itu tergantung presiden. Kalau kalau saya, situasinya harus digilir. Pak Moeldoko khan dari TNI AD," kata Muradi, di Jakarta, saat dihubungi, Minggu.

Hingga saat ini ada "konsensus" bahwa panglima TNI adalah seorang perwira tinggi bintang empat aktif dan kepala staf matra TNI yang masih menjabat. Tidak pernah terjadi seorang perwira tinggi selain bintang empat yang dilantik menjadi panglima TNI, sebagaimana halnya seorang kepala staf matra TNI.

Indonesia tidak pula menganut kepemimpinan puncak militer aktifnya dengan pola kepala staf gabungan sebagaimana terjadi sejak lama di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pola kepempimpinan ini pernah diadopsi Indonesia pada 1955-1959 (Jenderal TNI Abdul Haris Nasution dan Laksamana Udara Suryadi Suryadarma).

Militer Amerika Serikat tidak dipimpin seorang panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melainkan seorang ketua gabungan kepala-kepala staf (chairman of joint chief of staffs).

Hingga 1999, ABRI/TNI tidak pernah dipimpin seorang perwira tinggi bintang empat di luar TNI AD. Adalah Laksamana TNI Widodo AS (26 Oktober 1999-7 Juni 2002) yang menjadi laksamana pertama dari TNI AL di posisi itu setelah sebelumnya menjadi kepala staf TNI AL dan kemudian wakil panglima TNI.

Setelah dia adalah Jenderal TNI Endriartono Sutarto (TNI AD/7 Juni 2002-13 Februari 2006), Marsekal TNI Djoko Suyanto (TNI AU/13 Februari 2006-28 Desember 2007), Jenderal TNI Djoko Santoso (TNI AD/28 Desember 2007-28 Desember 2010), Laksamana TNI Agus Suhartono (TNI AL/28 Desember 2010-30 Agustus 2013), dan kini Jenderal TNI Moeldoko (TNI AD/30 Agustus 2013-saat ini).

Berlainan dengan Kepolisian Indonesia, sejak Orde Baru berkuasa hingga kini, kepemimpinan TNI berjalan mulus dan tidak pernah dilatari konflik apapun, termasuk konflik politik.

"Karena itu (giliran) soal keadilan dan kepentingan bersama," imbuh Muradi.

Dia mengakui, memang dalam UU TNI Nomor 34/2004 tentang TNI tidak diatur tentang pergantian Panglima TNI secara pasti. Namun, selama ini pergantian panglima TNI sudah dilakukan secara bergiliran.

Ketika ditanya, apakah ada kemungkinan Presiden Jokowi memilih panglima TNI dari TNI AL, Muradi tidak membantah.

"Bisa saja dengan alasan untuk memperkuat soal kemaritiman. Tapi siapapun panglima TNI, dia akan memimpin semuanya dan ini khan lebih pada operasional," sebut dia.

Sementara itu, pengamat militer dari Pro Patria, Hari Priyantono, kemungkina Presiden Jokowi memilih panglima TNI dari AL sangat dimungkinkan.

"Tapi kembali ke presiden soal pergantian panglima TNI. Kalau presiden ingin concern dan perkuat masalah kemaritiman, bisa saja Presiden nanti akan memilih panglima TNI dari TNI AL," kata dia.