"TNI harus tetap low profile dengan mengedepankan smart power melalui optimalisasi operasi intelijen bekerja sama dengan institusi lain," katanya di Jakarta, Senin.

Mahfudz menjelaskan dibamiki kawasan yang semakin rentan dalam konflik politik dan militer harus diperhatikan serius oleh pemerintah Indonesia.

Dia menilai gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka menginginkan pemerintah Indonesia bereaksi menggunakan hard power.

"Gerakan separatis seperti OPM memang ingin pemerintah bereaksi dengan hard-power karena mereka akan ambil keuntungan banyak," ujarnya.

Politisi PKS itu mengatakan masalah di Papua tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kepentingan aktor-aktor luar negeri. Karena itu dia meminta pemerintah Indonesia dan TNI tidak terpancing provokasi tersebut.

Sebelumnya kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo menebarkan ancaman melancarkan perang terbuka terhadap TNI, Polri dan masyarakat non-Papua.

Perang terbuka itu, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati.

Mereka menolak segala bentuk dialog dan menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Papua sudah aman, itu tidak benar.

Menurut dia untuk mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi.