Kemenhan Siap Dukung Rencana Pembangunan Pangkalan Militer di Perbatasan
Jumat, 10 Juli 2015 15:34 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago (kanan). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Rancangan rencana tersebut sedang disiapkan Bappenas dan Kementerian Pertahanan, demikian terungkap dalam pertemuan Kepala Bappenas dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddu di Jakarta, Jumat.
"Pertemuan kita hari ini untuk menyatukan tekad dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga wilayah kedaulatan khususnya wilayah terdepan kita diperbatasan. Tugas kita sesuai amanat UUD melindungi segenap tumpah darah Indonesia kan," ujar Andrinof di Kantor Bappenas.
Ia mengusulkan dibentuk tim kajian bersama Bappenas dan Kemenhan untuk membangun pangkalan militer. Opsinya ada dibeberapa lokasi seperti daerah Sambas Tanjung Datuk, Natuna atau Tarakan.
Hasil kajian nanti kita akan sampaikan pada Bapak Presiden Jokowi untuk diputuskan beliau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terealisasi," ujarnya.
Ditempat yang sama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddi mengungkapkan kesetujuannya atas inisiatif Bappenas untuk merencanakan pembangunan pangkalan militer. Ia beranggapan potensi ancaman kedaulatan bangsa khususnya wilayah yang berbatasan langsung denganLaut Tiongkok Selatan harus jadi prioritas mengingat sering menjadi obyek sengketa perbatasan beberapa negara.
"Saya pernah tugas di Kalbar dahulu dan adanya pangkalan militer itu sangat tepat. Ada potensi sumberdaya alam kita di Natuna juga sumber laut kita yang melimpah yang harus dijaga ," ujar mantan Kasad ini.
Ia menyambut ide Bappenas ini bagaikan pucuk dicinta ulam tiba.
"Saya tidak mau lagi melihat kasus Sipadan Ligitan terulang di era pemerintahan sekarang. Kemenhan siap mendukung rencana pembangunan pangkalan militer ini," katanya.
"Pertemuan kita hari ini untuk menyatukan tekad dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga wilayah kedaulatan khususnya wilayah terdepan kita diperbatasan. Tugas kita sesuai amanat UUD melindungi segenap tumpah darah Indonesia kan," ujar Andrinof di Kantor Bappenas.
Ia mengusulkan dibentuk tim kajian bersama Bappenas dan Kemenhan untuk membangun pangkalan militer. Opsinya ada dibeberapa lokasi seperti daerah Sambas Tanjung Datuk, Natuna atau Tarakan.
Hasil kajian nanti kita akan sampaikan pada Bapak Presiden Jokowi untuk diputuskan beliau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terealisasi," ujarnya.
Ditempat yang sama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddi mengungkapkan kesetujuannya atas inisiatif Bappenas untuk merencanakan pembangunan pangkalan militer. Ia beranggapan potensi ancaman kedaulatan bangsa khususnya wilayah yang berbatasan langsung denganLaut Tiongkok Selatan harus jadi prioritas mengingat sering menjadi obyek sengketa perbatasan beberapa negara.
"Saya pernah tugas di Kalbar dahulu dan adanya pangkalan militer itu sangat tepat. Ada potensi sumberdaya alam kita di Natuna juga sumber laut kita yang melimpah yang harus dijaga ," ujar mantan Kasad ini.
Ia menyambut ide Bappenas ini bagaikan pucuk dicinta ulam tiba.
"Saya tidak mau lagi melihat kasus Sipadan Ligitan terulang di era pemerintahan sekarang. Kemenhan siap mendukung rencana pembangunan pangkalan militer ini," katanya.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Akademisi Unsoed: Kampung Cibun siap menjadi ikon Kampung Cinta Budaya Nusantara Banyumas
29 October 2024 17:41 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017