"NU ke depan adalah NU yang mengayomi seluruh agama, seluruh ormas Islam, seluruh partai politik, seluruh lembaga negara, seluruh lapisan sosial masyarakat, seluruh bangsa Indonesia, dan seluruh dunia," kata Romi dalam siaran persnya, Sabtu.

Untuk itu, ia mengemukakan, pemimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke masa depan hendaknya adalah figur yang mampu berdiri di atas dan untuk semua golongan.

"Khittah NU 1926 yang ditegaskan dalam Muktamar NU di Situbondo (1984) dan Lirboyo (2009) harus teguh dijadikan pedoman untuk tidak membuat NU turun pangkat menjadi milik golongan atau kekuatan politik tertentu," katanya.

Menurut Romi, dengan besaran jumlah pengikut dan moderasinya, NU tidak sepatutnya direduksi menjadi sekadar alat, bahkan di bawah naungan (onderbouw) kekuatan politik atau golongan tertentu.

"Pemimpin NU ke depan harus mampu meletakkan dirinya imparsial dalam menjawab tantangan global, bukan mereduksi diri pada kepentingan primordial, taktis, bahkan partisan," catatnya.

Jargon Islam Nusantara yang diniatkan mewadahi moderasi dan kesemestaan hadirnya Islam, menurut dia, hendaknya merupakan cerminan ideal Islam yang merupakan salah satu pilar peradaban.

Ia menilai, hal itu angan sampai menjadi jargon yang justru ditumpangi kepentingan liberalisme, pluralisme, dan relativisme agama.

Sebagai partai politik yang dilahirkan dengan keterlibatan NU, Romi mengemukakan, PPP berharap Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, berlangsung aspiratif, sejuk, dan tertib.

Konsep pemilihan pimpinan PBNU, baik rais aam maupun ketua umum tanfidziyah, hendaknya didasarkan atas aspirasi mayoritas muktamirin atau peserta muktamar mengingat muktamar sesuai AD/ART NU, adalah forum tertinggi kedaulatan anggota.

"Pemaksaan konsep tertentu, apakah ahlul halli wal aqdi atau lainnya hanya akan menjauhkan muktamar dari semangat kedaulatan muktamirin," demikian Romahurmuziy.