"Kalau seandainya dana reintegrasi itu dikelola dengan baik dan mempertimbangkan skala prioritas, pastinya tidak akan terjadi perselisihan dan mantan kombatan akan menjadi lebih sejahtera," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh Ibrahim Chalid di Lhokseumawe, Selasa.

Ibrahim menambahkan, sebenarnya dana reintegrasi tersebut sangat difokuskan untuk korban konflik, mantan kombatan dan masyarakat miskin yang ada di Provinsi Aceh dan bertujuan penguatan perdamaian.

Begitu juga dalam pengelolaan dana reintegrasi tersebut, Pemerintah Aceh harus memiliki blue print yang jelas, sehingga saat pengalokasiannya bisa sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, jangan sampai para mantan kombatan masih ada yang belum mendapatkan dana tersebut, katanya.

Akibat imbas dari proses reintegrasi yang gagal, menyebabkan lahirnya berbagai kelompok kriminal yang mengatasnamakan mantan kombatan di Provinsi Aceh, sehingga masalah tersebut perlu ditanggapi dengan serius.

"Jangan anggap sepele tentang kelompok-kelompok kriminal yang muncul selama ini, apabila tidak direspon dengan baik oleh Pemerintah Aceh maka bisa mengganggu proses perdamaian di Aceh," tutur Ibrahim Chalid.

Tambahnya, perdamaian Aceh sudah sepuluh tahun berlalu dan sekarang mengenai dana reintegrasi masih saja menjadi perdebatan, Pemerintah Aceh sekarang harus melalukan inovasi baru untuk kesejahteraan masyarakat.

Bukan berarti harus melupakan masalah reintegrasi Aceh, apabila masih terpaut pada masalah tersebut nantinya proses pembangunan Aceh bisa berjalan di tempat. Pemerintah Aceh harus bisa melihat peluang untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

"Masalah ekonomi sangat berkolerasi dengan tindakan kriminal, kalau seandainya lapangan kerja terbuka lebar di Aceh, pastinya angka krimanal akan berkurang dan tidak akan muncul berbagai perselisihan," kata Ibrahim.