JK Pertimbangkan Usut Politikus Pemeras Kontrak Freeport
Jumat, 13 November 2015 5:41 WIB
Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
"Nanti dipertimbangkan, kita diskusikan di rapat," kata JK ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis.
JK mengatakan akan memantau perkembangan dugaan pengatasnamaan tersebut.
"Ya ini Menteri ESDM yang lebih mengetahui," ucap JK.
Wapres membenarkan adanya laporan oleh Menteri ESDM kepada Presiden Jokowi dan dirinya terkait oknum politikus yang mempergunakan namanya tersebut.
Sebelumnya, JK meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk melaporkan Polri atas dugaan tersebut.
"Tolong dilaporin saja yang ngomong seperti itu," kata JK pada Rabu lalu.
Menurut JK, dirinya dan Presiden Joko Widodo geram karena ada oknum politikus yang mencatut nama keduanya meminta saham kosong kepada petinggi PT Freeport.
Sebelumnya Sudirman mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.
"Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal, di mana sektor mengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu," jelas Sudirman.
JK mengatakan akan memantau perkembangan dugaan pengatasnamaan tersebut.
"Ya ini Menteri ESDM yang lebih mengetahui," ucap JK.
Wapres membenarkan adanya laporan oleh Menteri ESDM kepada Presiden Jokowi dan dirinya terkait oknum politikus yang mempergunakan namanya tersebut.
Sebelumnya, JK meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk melaporkan Polri atas dugaan tersebut.
"Tolong dilaporin saja yang ngomong seperti itu," kata JK pada Rabu lalu.
Menurut JK, dirinya dan Presiden Joko Widodo geram karena ada oknum politikus yang mencatut nama keduanya meminta saham kosong kepada petinggi PT Freeport.
Sebelumnya Sudirman mengatakan di beberapa media elektronik dan televisi nasional bahwa pada beberapa bulan lalu pihak Freeport dihubungi oleh beberapa oknum tokoh politik yang sangat punya pengaruh, dan menjual nama presiden dan wapres yang seolah-olah meminta saham kosong.
"Saya bersyukur proses itu tidak terjadi, sehingga Indonesia tidak dipermalukan dan akhirnya proses ini melalui jalur yang normal, di mana sektor mengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu," jelas Sudirman.
Pewarta : Antaranews
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Pemprov Jateng: Penyesuaian HET LPG 3Kg sudah pertimbangkan perkembangan ekonomi
30 September 2024 9:11 WIB
Pertimbangkan banyak aspek, Penentuan harga BBM nonsubsidi kewenangan badan usaha
22 February 2023 14:16 WIB, 2023
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017