"Cara Golkar memperlakukan Novanto menunjukkan partai ini tidak bermanfaat dan tidak berkontribusi pada pembangunan demokrasi dan budaya etik yang berkeadaban. Novanto dan Golkar bukanlah teladan dalam berpolitik," kata Ketua Setara Institute Hendardi, dalam siaran persnya, Jumat.

"Golkar tidak pernah jemu mendorong arus balik reformasi mengokohkan oligarki dan atau otoritarianisme gaya baru. Golkar juga tidak pernah jemu menghina dan mempermainkan rakyat dan karena itu harus ditinggalkan oleh rakyat," tambahnya.

Ia mengatakan keputusan tersebut mencerminkan bahwa baik Novanto maupun Golkar tidak mengakui adanya pelanggaran etik.

"Fraksi tidak bisa dipandang sebagai urusan internal Golkar karena Fraksi dibiayai oleh negara dan merupakan organ tidak terpisah dari DPR. Karena itu posisi baru Novanto tetap harus memenuhi standar etik layaknya pejabat publik," jelas Hendardi.

Hendardi menambahkan, keberanian Golkar memberikan jabatan baru pada Novanto merupakan dampak dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang tidak tuntas menyelesaikan tugas hingga menghasilkan produk putusan mengikat tentang status Novanto.

"MKD telah secara keliru dan terlanjur puas dengan pengunduran diri Novanto, sehingga sidang MKD tidak menghasilkan putusan apapun," ujar Hendardi.

Menurutnya, MKD mesti kembali membuka sidang atas Novanto. "Jika tidak, maka MKD memang dagelan politik dan orkestra dari skandal ini," tutur Hendardi.

Setara juga mendorong agar Jaksa Agung segera tangani secara tuntas kasus Setya Novanto terkait PT Freeport Indonesia.

"Jaksa Agung sudah terlanjur tangani kasus ini, jangan bermain politik. Segera tetapkan Novanto sebagai tersangka," tegas Hendardi.