"Ke depan kami harus arahkan pengawasan yang konstruktif dan bukan destruktif. Jadi, pengawasan yang dibarengi dengan pemberian solusi. Itu untuk semua komisi dan alat kelengkapan dewan. Termasuk MKD," katanya di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu.

Ia berada di Purwakarta dalam proyek percontohan pengembangan dan pembinaa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kerja sama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan PT Jamkrindo dalam mengembangkan sektor usaha rakyat.

Ade Komaruddin telah ditunjuk Partai Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Pria yang akrab disapa dengan nama Akom itu mengakui bahwa selama setahun lebih banyak kegaduhan yang dilakukan DPR dibandingkan kinerja di bidang legislasi.

Menurut dia, kegaduhan tersebut terjadi karena fungsi pengawasan yang terlalu dikedepankan.

"DPR, kalau tugas pengawasan tidak usah disuruh karena kalau mengoreksi, menyalahkan itu gampang. Tapi, kalau berbuat itu yang kurang. Kegaduhan di DPR selama ini karena fungsi pengawasan yang terlalu maju," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI tersebut.

Akom juga meminta doa restu kepada masyarakat sehubungan pada 11 Januari 2016 akan dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri.

"Insya Allah saya pada 11 Januari 2016 nanti akan dilantik sebagai Ketua DPR menggantikan saudara Setya Novanto. Itu amanah. Amanah untuk memimpin 560 anggota yang seluruhnya terpilih secara langsung," katanya.

Menurut dia, menjadi Ketua DPR bukanlah sebagaimana posisi direktur utama atau komandan pasukan, namun merupakan juru bicara dari 560 anggota dewan.

"Saya hanya menjadi juru bicara secara kelembagaan. Ke depan pengawasan perlu kita batasi, bukan untuk melarang atau mengurangi tapi pengawasan yang konstruktif. Pengawasan yang solutif, memberikan manfaat," demikian Ade Komaruddin.