Lukas Enembe: Pemerintah Harus Beri Kepastian Bisnis Freeport
Sabtu, 26 Desember 2015 8:01 WIB
Gubernur Papua, Lukas Enembe (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
"Kami tidak bicara kontrak Freeport harus segera dinyatakan diperpanjang. Waktunya sudah diatur dalam UU. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan prosedur panjang. Karena itu perlu kepastian untuk melakukan tahapan itu," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Jumat malam.
Lukas yang didampingi Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin yang datang menghadiri "open house" perayaan Natal di kediamannya itu mengatakan, Jakarta harus bicara yang sama tentang keberadaan Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar itu.
Menurut dia, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua juga nasional, serta terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.
Ia mengatakan kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, maka pemda mengharapkan mendapat 10 persen dari 30 persen saham yang direncanakan akan didivestasikan.
"Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya," katanya.
Namun ia menegaskan saham yang diharapkan itu tidak akan jatuh pada siapa pun. "Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik," katanya.
Ia juga mengharapkan memperoleh bagian pajak badan PT Freeport sebesar 10 persen. Selama ini Freeport tetap membayar 35 persen, padahal ketentuan mengharuskan hanya 25 persen.
Dikatakannya bahwa ia akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport itu dan posisi Pemprov Papua kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua.
Sementarara itu Maroef Sjamsoeddin mengatakan menyambut baik upaya komunikasi yang dilakukan Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua maupun pusat sebagai regulator.
"Kita memang harus sama dalam memandang kelanjutan investasi perusahaan yang merupakan aset nasional ini," katanya.
Maroef juga mengatakan ia mengajak semua pihak untuk membahas bersama dengan melihat peraturan yang ada, khususnya jika pada masa lalu ada hal-hal yang negatif berkaitan dengan keberadaan Freeport.
"Mari kita lihat apa yang lebih baik buat masa depan. Kalau dulu dianggap tertutup, saya kini transparan," kata Maroef.
Sebelum menghadiri "open house" perayaan Natal yang diselenggarakan Gubernur Papua, pada Jumat siang Maroef juga menghadiri "open house" yang diselenggarakan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi serta Wakilnya Irene Manibuy di Manokwari secara terpisah.
Lukas yang didampingi Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin yang datang menghadiri "open house" perayaan Natal di kediamannya itu mengatakan, Jakarta harus bicara yang sama tentang keberadaan Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar itu.
Menurut dia, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua juga nasional, serta terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.
Ia mengatakan kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, maka pemda mengharapkan mendapat 10 persen dari 30 persen saham yang direncanakan akan didivestasikan.
"Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya," katanya.
Namun ia menegaskan saham yang diharapkan itu tidak akan jatuh pada siapa pun. "Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik," katanya.
Ia juga mengharapkan memperoleh bagian pajak badan PT Freeport sebesar 10 persen. Selama ini Freeport tetap membayar 35 persen, padahal ketentuan mengharuskan hanya 25 persen.
Dikatakannya bahwa ia akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport itu dan posisi Pemprov Papua kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua.
Sementarara itu Maroef Sjamsoeddin mengatakan menyambut baik upaya komunikasi yang dilakukan Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua maupun pusat sebagai regulator.
"Kita memang harus sama dalam memandang kelanjutan investasi perusahaan yang merupakan aset nasional ini," katanya.
Maroef juga mengatakan ia mengajak semua pihak untuk membahas bersama dengan melihat peraturan yang ada, khususnya jika pada masa lalu ada hal-hal yang negatif berkaitan dengan keberadaan Freeport.
"Mari kita lihat apa yang lebih baik buat masa depan. Kalau dulu dianggap tertutup, saya kini transparan," kata Maroef.
Sebelum menghadiri "open house" perayaan Natal yang diselenggarakan Gubernur Papua, pada Jumat siang Maroef juga menghadiri "open house" yang diselenggarakan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi serta Wakilnya Irene Manibuy di Manokwari secara terpisah.
Pewarta : Antaranews
Editor : Mugiyanto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Bisnis
Lihat Juga
Sedekah Sampah Memotivasi Masyarakat lebih Mencintai Lingkungan dan Beramal
12 February 2017 14:35 WIB, 2017
Emil: Subuh Waktu Optimal Sampikan Pesan, Karena Otak Manusia belum Termanipulasi Hal Negatif
12 February 2017 14:29 WIB, 2017
Ketinggian Air Bendung Katulampa Naik Namun Masih Siaga Tiga Banjir
12 February 2017 14:06 WIB, 2017
Istiqlal Tak Mampu Tampung, Lautan Massa 112 Meluap ke Lapangan Banteng
11 February 2017 12:30 WIB, 2017