"Sudah masuk (Prolegnas 2016) atas usulan pemerintah dilakukan perubahan," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pemerintah dan DPR sepakat memasukkan revisi undang-undang itu dalam Prolegnas 2015 saat rapat konsinyering antara DPR, DPD, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rabu (20/1) malam di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat.

Supratman menekankan bahwa revisi hanya akan dilakukan pada UU No.15/2003 yang direvisi. UU No.9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak dimasukkan ke Prolegnas 2016 untuk revisi.

Setelah disetujui masuk Prolegnas 2016, ia menjelaskan, pembahasan dan penyusunan revisi Undang-Undang Terorisme akan dilakukan oleh masing-masing komisi.

Tugas Baleg DPR hanya menyusun Prolegnas dan kalau sudah selesai di tingkat satu maka dilakukan harmonisasi UU tersebut, kata dia.

"Finalisasi akhir terkait harmonisasi UU agar tidak bertentangan antara UU satu dengan yang lain," katanya.

Revisi UU Terorisme merupakan satu dari 40 undang-undang yang masuk dalam Prolegnas 2016, yang menurut dia sebagian besar merupakan bawaan dari Prolegnas 2015.