Pengamat: Koalisi Gemuk Berpotensi Ciptakan Kegaduhan diantara Partai Pendukung Jokowi-JK
Rabu, 27 Januari 2016 13:44 WIB
"Bagi saya, koalisi gemuk ini akan menjadi beban Jokowi dan akan menciptakan kegaduhan baru di antara partai pendukung Jokowi-JK, jika kehadirannya bukan merupakan kesepakatan bersama partai di Koalisi Indonesia Hebat," kata Atang, di Kupang, Rabu.
Dia mengemukakan hal itu berkaitan wacana Partai Golkar menurut petinggi Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie, akan bergabung menjadi pendukung pemerintahan Jokowi-JK, dan dampaknya bagi pemerintahan.
Menurut dia, koalisi besar yang bergabung dalam pemerintahan dapat menjadi beban pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan pendistribusian kekuasan.
Dia mengatakan sinyalemennya bahwa partai pendatang baru perpotenai berorientasi kekuasaan atau hal lain.
Hal ini berpotensi mengganggu konsentrasi kerja menteri-menteri dari partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK selama ini.
Partai yang pertama merasakan dampak ini Partai Nasional Demokrat.
Beberapa menterinya diusulkan harus diganti yakni jaksa agung, menteri kehutanan dan agraria.
Belum lagi menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Hanura.
Bahkan PDI Perjuangan merasa belum ada distribusi ideal sebagai partai pemenang pemilu dan pengusung, justru jumlah menterinya sama dengan partai koalisi lain.
"Memang sudah menjadi watak dalam politik bahwa salama berjuang selalu bersama, tapi saat menang dan bagi hasil pasti jalan menjadi berbeda," katanya.
Karena itu, kata dia, Jokowi harus tegas dan tidak serta merta menerima masukan dari Golkar tanpa mendengar pendapat dari Koalisi Indonesia Hebat
Dia mengemukakan hal itu berkaitan wacana Partai Golkar menurut petinggi Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie, akan bergabung menjadi pendukung pemerintahan Jokowi-JK, dan dampaknya bagi pemerintahan.
Menurut dia, koalisi besar yang bergabung dalam pemerintahan dapat menjadi beban pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan pendistribusian kekuasan.
Dia mengatakan sinyalemennya bahwa partai pendatang baru perpotenai berorientasi kekuasaan atau hal lain.
Hal ini berpotensi mengganggu konsentrasi kerja menteri-menteri dari partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK selama ini.
Partai yang pertama merasakan dampak ini Partai Nasional Demokrat.
Beberapa menterinya diusulkan harus diganti yakni jaksa agung, menteri kehutanan dan agraria.
Belum lagi menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Hanura.
Bahkan PDI Perjuangan merasa belum ada distribusi ideal sebagai partai pemenang pemilu dan pengusung, justru jumlah menterinya sama dengan partai koalisi lain.
"Memang sudah menjadi watak dalam politik bahwa salama berjuang selalu bersama, tapi saat menang dan bagi hasil pasti jalan menjadi berbeda," katanya.
Karena itu, kata dia, Jokowi harus tegas dan tidak serta merta menerima masukan dari Golkar tanpa mendengar pendapat dari Koalisi Indonesia Hebat
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Koalisi PDIP - Gerindra menangkan pilkada di sejumlah kabupaten/kota di Jateng
11 December 2024 9:58 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017