"Silatnas ini berawal dari kesadaran bersama untuk menyelesaikan persoalan PPP yang terjadi setahun ini. Seluruh stakeholder PPP bisa menyampaikan pendapatnya dalam forum Silatnas," kata Plt Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, Silatnas akan dihadiri pengurus PPP dari Dewan Pimpinan Pusat baik hasil Muktamar Bandung, Surabaya, maupun Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Cabang, anggota Fraksi PPP dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta ulama.

Menurut Emron, setiap kader yang peduli untuk menyelamatkan PPP mendukung penuh kegiatan ini. Karena itu, ia mengimbau kepada pihak-pihak tertentu tidak menghalang-halangi kegiatan tersebut.

Emron menjelaskan, hingga Kamis ini atau H-1 sudah lebih dari 1.000 kader PPP dari berbagai tingkatan secara sukarela menyatakan hadir dalam kegiatan ini.

"Kader secara sukarela datang ke Silatnas, mereka biaya sendiri dan atas kesadaran sendiri. Hal ini cukup membanggakan karena mereka punya kepedulian tinggi terhadap PPP," katanya.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Soppeng Alimuddin mengatakan, setelah pencabutan SK Surabaya maka yang tercatat di Lembaran Negara adalah SK DPP PPP hasil Muktamar Bandung. Karena itu, kegiatan yang mengatasnamakan PPP harus di bawah kendali DPP Bandung.

"Sesuai dengan UU Parpol, kepengurusan DPP Partai Politik itu harus terdaftar di Kemenkumham. Tidak ada tafsir lain," kata Alimuddin.

Ketua DPC PPP Kabupaten Jeneponto Imam Taufiq menyatakan dirinya hadir di acara Silatnas bersama seluruh anggota Fraksi PPP. Kehadirannya di acara tersebut untuk menyuarakan islah demi kebesaran partai dan keutuhan umat.

"Kami menyambut baik acara ini. Nanti kita bisa urun rembug dan memberikan solusi terkait rencana islah," kata dia.