"Kita hanya menunggu isyarat saja dari pemerintah Filipina apakah mau dilibatkan atau tidak," sebut mantan Panglima Kodam I Bukit Barisan saat menggelar latihan gabungan (latgab) pasukan pemukul reaksi cepat (PPRC) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu (4/4) melalui siaran persnya, Kamis.

Ia mengemukakan, saat ini pemerintah Indonesia masih terus melakukan negosiasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina sekaitan dengan 10 WNI yang disandera kelompok separatis bulan Maret 2016.

Edy Rahmayadi menjelaskan belum adanya kepastian melibatkan RI melakukan langkah-langkah pembebasan 10 WNI itu maka dianggap pemerintah Filipina masih mampu menanganinya dan siap mempertanggungjawabkannya.

"Kita (TNI) kan hanya pelaksana negara. Jika diperintahkan maka bersedia setiap saat melakukan apa saja sesuai dengan perintah negara," ucap dia seraya menyatakan, keberadaan PPRC yang melakukan latgab di Kota Tarakan memang memiliki kemampuan membebaskan sandera pada segala kondisi alam.

Pangkostrad mengungkapkan, "track record" pasukan khusus TNI dalam pembebasan sandera sudah terbukti dengan hasil yang menggembirakan yakni pada operasi pembebasan kapal Sinar Kudus dan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di Somalia.

Pada saat, kata dia, pemerintah Somalia mengirimkan sinyal tidak mampu lagi sehingga meminta kepada pemerintah RI untuk turun tangan melakukan operasi militer.