Pimpinan DPR hadiri Pertemuan Parlemen Asia Eropa di Mongolia
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengikuti Sidang The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership Meeting atau Pertemuan ke-9 Kemitraan Parlemen Kawasan Asia – Eropa di Ulaanbataar Mongolia, Jumat, (22/4/2016) (Humas DPR)
Setelah resmi dibuka, Fadli pun ditunjuk sebagai Keynote Speech dalam panel discussion dengan tema Connectivity and Effective Multilateralism, sebut keterangan tertulis humas DPR di Jakarta, Sabtu.
Selain Fadli Zon, delegasi DPR RI juga diikuti Tantowi Yahya (Golkar), Abdul Kadir Karding (PKB), Sudin (PDIP), Mahfudz Abdurrahman (PKS), juga ikut dalam Preparatory Meeting untuk mempersiapkan teknis persiapan sidang.
"Ini sebuah kehormatan bagi Indonesia berbicara dalam Pertemuan Kemitraan Parlemen Kawasan Asia Eropa. Saya akan berbicara tentang Membangun Konektifitas dan Multilateralisme yang Efektif untuk Menghadapi tantangan Globalisasi. Saya akan menyampaikan banyak pandangan tentang globalisasi, bahwa globalisasi harus dikritisi," tegas Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya.
Dalam pidatonya, konektifitas dan kerja sama multilateral, jelas Fadli, merupakan salah satu strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi.
Saat ini globalisasi tidak terdistribusi secara merata. Kesenjangan sosial-ekonomi masih melebar. Hal ini didukung oleh data-data dari lembaga internasional, termasuk Organization for Economic Co-Operation and Development atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan pendapatan terus mengalami peningkatan.
“Apabila globalisasi tidak dapat kita hentikan, maka kita bisa berupaya untuk menciptakan globalisasi yang adil dan berimbang dari sudut pandang masyarakat global, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip kemakmuran bersama atau shared prosperity, interkoneksi, dan manfaat bersama,†jelas Fadli.
Setelah Preparatory Meeting, dilanjutkan dengan Meeting of the Drafting Committe untuk menpersiapkan Deklarasi The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership Meeting. Dalam Drafting Committe, Fadli Zon menyampaikan poin deklarasi dari Indonesia.
Selain itu, Fadli pun menyampaikan bahwa sampai saat ini masih terjadi ketimpangan, dan kesenjangan, baik antara negara-negara Asia dan Eropa, maupun di dalam masing-masing negara itu sendiri. "Kita memerlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang terintegrasi, yang meliputi isu sosial, ekonomi, dan politik, termasuk alih teknologi antara kedua kawasan Asia dan Eropa. Hal ini untuk mengurangi ketimpangan yang ada," ujar Fadli Zon.
"Alhamdulillah, semua negara yang hadir menyambut baik poin deklarasi dari Indonesia," pungkasnya.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Anggota MPR: Pelajar Banyumas harus pahami dan mengamalkan empat pilar kebangsaan
12 December 2025 18:48 WIB
Komisi XIII DPR RI, Kemenkum, dan Kemenkum Jateng gelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum
08 December 2025 20:30 WIB
Anggota DPR pertanyakan kinerja Pertamina usai BBM langka di Sumatera Utara
08 December 2025 10:01 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena dukung objek wisata Bukit Cinta jadi "creative hub"
07 December 2025 6:40 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena ingatkan pemenuhan akses bagi difabel
04 December 2025 8:42 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017