Wapres-PBB Diskusikan Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan
Senin, 16 Mei 2016 16:32 WIB
Jakarta, Antara Jateng - Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Penasihat Khusus Sekjen PBB bidang Pembangunan Berkelanjutan Jeffry Sachs mendiskusikan berbagai bidang dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya tentang perubahan iklim dan pembangunan desa.
"Indonesia sebagai negara anggota PBB, tentu telah ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi tentu ada hal yang harus dikerjakan bersama-sama," kata Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
Wapres menggarisbawahi peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah merancang pembangunan dari tigkat pusat, daerah hingga desa berdasarkan kerangka Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 yang disepakati Sidang Umum PBB di New York, AS, 25 September 2015 lalu.
Terkait perubahan iklim dan kelestarian hutan, Jeffry Sachs mengatakan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang baru, serta penegakan hukum yang kuat, akan menjadikan Indonesia pelopor dalam pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs dan Kesepakatan Perubahan Iklim Paris 2015 lalu.
"Saya melihat kesempatan yang besar dan komitmen nyata dari Presiden (Joko Widodo) yang sedang bekerja di dalam kerangka Target Pembangunan Berkelanjutan," kata dia.
Sachs juga memuji upaya pemerintah Indonesia untuk membangun wilayah pedesaan melalui pencairan dana desa yang diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa.
Pada 2016, pemerintah menganggarkan Rp47 triliun untuk dana desa atau meningkat hampir dua kali lipat dari 2015 yang sebesar Rp20,8 triliun.
"Saya pikir kebijakan baru pada tingkat desa ini sangat menarik, bahwa lebih dari tujuh puluh ribu desa di Indonesia akan terbantu dengan adanya dana itu," kata dia.
Oleh karena itu, Sachs mengatakan PBB akan bekerja sama dengan Bappenas dan pemerintah daerah untuk membantu desa-desa tersebut untuk mengambil inisitif mereka dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan menggunakan dana desa tersebut.
"Dalam kapasitas saya sebagai penasihat khusus Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk bekerja bersama pemerintah Indonesia," kata dia.
Dalam pertemuan dengan penasihat PBB urusan pembangunan berkelanjutan tersebut, hadir pula Menteri Bappenas Sofyan Djalil dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mari Elka Pangestu.
"Indonesia sebagai negara anggota PBB, tentu telah ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi tentu ada hal yang harus dikerjakan bersama-sama," kata Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
Wapres menggarisbawahi peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah merancang pembangunan dari tigkat pusat, daerah hingga desa berdasarkan kerangka Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 yang disepakati Sidang Umum PBB di New York, AS, 25 September 2015 lalu.
Terkait perubahan iklim dan kelestarian hutan, Jeffry Sachs mengatakan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang baru, serta penegakan hukum yang kuat, akan menjadikan Indonesia pelopor dalam pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs dan Kesepakatan Perubahan Iklim Paris 2015 lalu.
"Saya melihat kesempatan yang besar dan komitmen nyata dari Presiden (Joko Widodo) yang sedang bekerja di dalam kerangka Target Pembangunan Berkelanjutan," kata dia.
Sachs juga memuji upaya pemerintah Indonesia untuk membangun wilayah pedesaan melalui pencairan dana desa yang diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa.
Pada 2016, pemerintah menganggarkan Rp47 triliun untuk dana desa atau meningkat hampir dua kali lipat dari 2015 yang sebesar Rp20,8 triliun.
"Saya pikir kebijakan baru pada tingkat desa ini sangat menarik, bahwa lebih dari tujuh puluh ribu desa di Indonesia akan terbantu dengan adanya dana itu," kata dia.
Oleh karena itu, Sachs mengatakan PBB akan bekerja sama dengan Bappenas dan pemerintah daerah untuk membantu desa-desa tersebut untuk mengambil inisitif mereka dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan menggunakan dana desa tersebut.
"Dalam kapasitas saya sebagai penasihat khusus Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk bekerja bersama pemerintah Indonesia," kata dia.
Dalam pertemuan dengan penasihat PBB urusan pembangunan berkelanjutan tersebut, hadir pula Menteri Bappenas Sofyan Djalil dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mari Elka Pangestu.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
LPPM Unsoed bersama Dinperindag-HPN Banyumas diskusikan pengembangan UMKM di era digital
31 January 2024 15:12 WIB
Pura Mangkunegaran Surakarta diskusikan kerja sama budaya dengan Thailand
25 September 2022 8:16 WIB, 2022
NGOPHI, Kemenkumham Jateng - Ditjen AHU diskusikan kebijakan hukum internasional
27 September 2021 21:26 WIB, 2021
Setelah Dilantik , Djarot Temui Ahok Diskusikan Percepatan Penuntasan Pembangunan
15 June 2017 14:15 WIB, 2017
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017