TB Hasanudin harap Anggaran Kemenhan-TNI tidak Dipangkas
Ilustrasi peta Laut China Selatan. Ekskalasi konflik di perairan yang langsung berbatasan dengan Indonesia ini juga menjadi pertimbangan Komisi I DPR agar dana APBN untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak dipangkas. (www.southchinasea.org)
"Komisi I DPR tetap berharap agar pemangkasan anggaran Kementerian Pertahanan/TNI tidak dilakukan, mengingat banyak prioritas yang harus dilakukan," katanya, di Jakarta, Selasa.
Berbeda dengan Kepolisian Indonesia yang sumber anggarannya langsung dan pos dana tunggal dari pemerintah, maka sumber anggaran TNI berasal dari Kementerian Pertahanan.
Dana APBN tahun berjalan untuk Kementerian Pertahanan ini lalu dibagi-bagi ke dalam lima pos, yaitu Kementerian Pertahanan itu sendiri, lalu ke Markas Besar TNI. Dari Markas Besar TNI itulah lalu dana dibagi-bagi untuk Markas Besar TNI AD, Markas Besar TNI AL, dan Markas Besar TNI AU.
Hasanuddin mengungkapkan tiga alasan agar Kementerian Keuangan tidak memangkas anggaran di Kementerian Pertahanan dan TNI.
Pertama menurut dia, anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI AU, TNI AD, dan TNI AL di Kepulauan Natuna, mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat.
"Kedua, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang dan senjata dan alutsista yang sudah dibeli," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan dan bekas sekretaris militer Presiden Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, ketiga, biaya operasional, terutama untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat
Menurut dia, patroli itu diperlukan terutama di wilayah perbatasan dalam rangka mengamankan kedaulatan negara.
"Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan," katanya.
Selain itu dia menilai, rencana pemotongan kembali anggaran APBN 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Kementerian Keuangan merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, mengingat pemasukan negara tidak mencapai target.
Pada sisi lain, target-target pembangunan infrastruktur pemerintah di seluruh negeri dalam waktu sangat singkat memerlukan biaya besar dan serentak.
Editor: Ade Marboen
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Daftar 11 ruas jalan Semarang yang ditargetkan mulus tanpa lubang selama 2023
25 October 2023 7:55 WIB, 2023
Hasanudin: Tanggung Jawab BIN Berikan Informasi yang Valid, Aktual, dan Terpercaya
06 September 2016 13:45 WIB, 2016
Demi Keamanan, Menurut TB Hasanudin Helikopter Kepresidenan Layak Diganti
23 November 2015 15:48 WIB, 2015
Hasanudin: PT DI Memproduksi Helikopter Terbaru NAS 332/EC 225 Super Puma Mark II
23 November 2015 13:52 WIB, 2015
TB Hasanudin: Aneh Jika ada Anggota DPR Terlibat dalam Negosiasai Pembelian Alutsista
17 November 2015 17:36 WIB, 2015
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017