Hikmahanto : Diaspora tetap dapat Berkontribusi kepada Indonesia
Senin, 22 Agustus 2016 10:47 WIB
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Diaspora dan Masyarakat Indonesia di Crystall Ballroom. Hotel Lotte, Korea Selatan, Minggu (15/05/2016). ((Foto.setneg)
Jakarta, 22/8 Antara Jateng - Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan orang berkebangsaan Indonesia apapun kewarganegaraan mereka yang menetap di luar negeri yang disebut sebagai diaspora tetap dapat berkontribusi kepada Indonesia.
"Mereka tidak perlu dipanggil ke Indonesia untuk memberi kontribusi. Mereka akan mengharumkan nama Indonesia dengan berbagai kiprahnya," ujar Hikmahanto Juwana dalam pesan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Kalaupun pemerintah, lanjut Hikmahanto, hendak memanggil mereka dan mereka berkewarganegaraan asing sebaiknya mereka tidak ditawari untuk memasuki jabatan-jabatan publik.
"Bila mereka adalah peneliti maka Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana agar mereka bisa terus melakukan inovasi dan membuat berbagai penemuan," kata dia.
Ia mengatakan dahulu banyak penerima beasiswa BPPT mempunyai kualifikasi yang sangat tinggi dan diakui dunia namun ketika kembali ke Indonesia keinginan untuk meneliti tidak tersalurkan karena sarana prasarana dan anggaran untuk penelitian di Indonesia sangat minim.
"Akhirnya mereka harus pergi ke berbagai negara agar keinginan untuk meneliti tersalurkan. Sebagian justru berhenti meneliti karena lebih tertarik memasuki sektor manajerial dan politik," kata dia.
Kalaulah para warga negara asing asal Indonesia hendak berkontribusi ke Indonesia melalui investasi sebaiknya tidak diberikan dwikewarganegraan.
"Bagi mereka cukup mendapatkan kartu diaspora yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Kartu diaspora ini akan mirip dengan green card agar pemegangnya memperoleh kemudahan-kemudahan layaknya permanent residence," ujar dia.
"Mereka tidak perlu dipanggil ke Indonesia untuk memberi kontribusi. Mereka akan mengharumkan nama Indonesia dengan berbagai kiprahnya," ujar Hikmahanto Juwana dalam pesan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Kalaupun pemerintah, lanjut Hikmahanto, hendak memanggil mereka dan mereka berkewarganegaraan asing sebaiknya mereka tidak ditawari untuk memasuki jabatan-jabatan publik.
"Bila mereka adalah peneliti maka Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana agar mereka bisa terus melakukan inovasi dan membuat berbagai penemuan," kata dia.
Ia mengatakan dahulu banyak penerima beasiswa BPPT mempunyai kualifikasi yang sangat tinggi dan diakui dunia namun ketika kembali ke Indonesia keinginan untuk meneliti tidak tersalurkan karena sarana prasarana dan anggaran untuk penelitian di Indonesia sangat minim.
"Akhirnya mereka harus pergi ke berbagai negara agar keinginan untuk meneliti tersalurkan. Sebagian justru berhenti meneliti karena lebih tertarik memasuki sektor manajerial dan politik," kata dia.
Kalaulah para warga negara asing asal Indonesia hendak berkontribusi ke Indonesia melalui investasi sebaiknya tidak diberikan dwikewarganegraan.
"Bagi mereka cukup mendapatkan kartu diaspora yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Kartu diaspora ini akan mirip dengan green card agar pemegangnya memperoleh kemudahan-kemudahan layaknya permanent residence," ujar dia.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Habibie Democracy Forum 2024, wadah strategis bahas masa depan demokrasi Indonesia
13 November 2024 15:34 WIB
Daftar nama pemain timnas hadapi Jepang dan Arab Saudi, Sayuri bersaudara kembali dipanggil
13 November 2024 12:18 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit sosialisasikan ePLKK kepada RS & Klinik
12 November 2024 14:53 WIB
Khong Guan Grup luncurkan "Sejuta Bola Superco Untuk Indonesia" tahun ketiga
11 November 2024 13:29 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017