Hasanudin: Tanggung Jawab BIN Berikan Informasi yang Valid, Aktual, dan Terpercaya
Selasa, 6 September 2016 13:45 WIB
Wakil ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin (Antaranews.com/Zul Sikumbang)
Jakarta Antara Jateng - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan ia akan mendalami kinerja Badan Intelijen Negara ketika nanti dipimpin Komjen Pol Budi Gunawan, dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN yang dilaksanakan Rabu (7/9).
"(Yang akan dibahas) nanti tergantung masing-masing anggota. Saya kira fokusnya soal kinerja," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, terkait kinerja itu seperti bagaimana pemberantasan teroris, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri misalnya kasus penculikan yang terjadi beberapa kali.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Kepala BIN untuk memberikan informasi yang valid, aktual, dan terpercaya.
"Itu menjadi tanggung jawab Kepala BIN memberikan informasi yang valid, aktual dan terpercaya dalam memberikan masukan untuk keputusan Presiden," ujarnya.
Dia menjelaskan, Komisi I DPR hanya memberikan pertimbangan saja terkait calon Kepala BIN yang diajukan Presiden tersebut, bukan memberikan sikap setuju atau tidak setuju.
Selain itu menurut dia, agar proses pendalaman dalam uji kelayakan itu bisa diperoleh maka prosesnya akan dilakukan secara tertutup.
"Saya kira agar bebas dalam tanya jawab maka (uji kelayakan calon Kepala BIN) akan (berlangsung) tertutup," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah menyerahkan surat pergantian Kepala BIN ke pimpinan DPR pada Jumat (2/9) pagi.
Di dalam surat tersebut Presiden Jokowi telah menunjuk Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN (Kabin) untuk menggantikan Sutiyoso.
Ketua DPR, Ade Komaruddin mengatakan, DPR akan menindaklanjuti surat itu setelah Pimpinan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi, yang kemungkinan dilaksanakan pekan ini.
Ade mengatakan, Surat Presiden itu akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/9) dan kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan pada Rabu (7/9).
"(Yang akan dibahas) nanti tergantung masing-masing anggota. Saya kira fokusnya soal kinerja," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, terkait kinerja itu seperti bagaimana pemberantasan teroris, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri misalnya kasus penculikan yang terjadi beberapa kali.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Kepala BIN untuk memberikan informasi yang valid, aktual, dan terpercaya.
"Itu menjadi tanggung jawab Kepala BIN memberikan informasi yang valid, aktual dan terpercaya dalam memberikan masukan untuk keputusan Presiden," ujarnya.
Dia menjelaskan, Komisi I DPR hanya memberikan pertimbangan saja terkait calon Kepala BIN yang diajukan Presiden tersebut, bukan memberikan sikap setuju atau tidak setuju.
Selain itu menurut dia, agar proses pendalaman dalam uji kelayakan itu bisa diperoleh maka prosesnya akan dilakukan secara tertutup.
"Saya kira agar bebas dalam tanya jawab maka (uji kelayakan calon Kepala BIN) akan (berlangsung) tertutup," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah menyerahkan surat pergantian Kepala BIN ke pimpinan DPR pada Jumat (2/9) pagi.
Di dalam surat tersebut Presiden Jokowi telah menunjuk Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN (Kabin) untuk menggantikan Sutiyoso.
Ketua DPR, Ade Komaruddin mengatakan, DPR akan menindaklanjuti surat itu setelah Pimpinan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi, yang kemungkinan dilaksanakan pekan ini.
Ade mengatakan, Surat Presiden itu akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/9) dan kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan pada Rabu (7/9).
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
BPJS Ketenagakerjaan tanggung seluruh biaya perawatan peserta korban Plumpang
06 March 2023 10:54 WIB, 2023
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017