Wahyudin: Lembaga Demokrasi harus Mengawal Kedaulatan Rakyat
Selasa, 6 September 2016 13:59 WIB
Wakil Ketua MPR Mahyudin melantik dua anggota MPR Pengganti Antar Waktu (MPR)
Jakarta Antara Jateng - Wakil Ketua MPR Mahyudin melantik dua orang anggota MPR Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2014-2019 di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung Parlemen, Selasa.
Keduanya adalah anggota fraksi Partai Golkar dapil Jawa Tengah X Marlinda Irwanti yang menggantikan Budi Supriyanto, dan anggota F PKS dapil Jawa Tengah III Sutriyono yang menggantikan Gamari Sutrisno.
Mahyudin berpesan lembaga demokrasi harus terus mengawal berlangsungnya kedaulatan rakyat, terutama kedaulatan dalam mewujudkan sistem demokrasi.
"Ini penting, karena sejauh ini, demokrasi yang berlaku di Indonesia, belum sepenuhnya sesuai dengan demokrasi yang diinginkan, yaitu demokrasi konstitusional," katanya seperti dilansir keterangan tertulis MPR.
Salah satu bukti belum terlaksananya demokrasi yang diinginkan, menurut Mahyudin, adalah banyaknya politik uang yang masih terus terjadi dalam pesta demokrasi, Baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan ligislatif.
Ia menekankan, semestinya dalam setiap pesta demokrasi, yang terpilih adalah calon yang memiliki prestasi, bisa bekerja, jujur, dan memiliki rekam jejak yang baik.
"Bukan calon yang setelah terpilih malah berfikir untuk mengembalikan uangnya yang diapakai selama kampanye," demikian Mahyudin.
Keduanya adalah anggota fraksi Partai Golkar dapil Jawa Tengah X Marlinda Irwanti yang menggantikan Budi Supriyanto, dan anggota F PKS dapil Jawa Tengah III Sutriyono yang menggantikan Gamari Sutrisno.
Mahyudin berpesan lembaga demokrasi harus terus mengawal berlangsungnya kedaulatan rakyat, terutama kedaulatan dalam mewujudkan sistem demokrasi.
"Ini penting, karena sejauh ini, demokrasi yang berlaku di Indonesia, belum sepenuhnya sesuai dengan demokrasi yang diinginkan, yaitu demokrasi konstitusional," katanya seperti dilansir keterangan tertulis MPR.
Salah satu bukti belum terlaksananya demokrasi yang diinginkan, menurut Mahyudin, adalah banyaknya politik uang yang masih terus terjadi dalam pesta demokrasi, Baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan ligislatif.
Ia menekankan, semestinya dalam setiap pesta demokrasi, yang terpilih adalah calon yang memiliki prestasi, bisa bekerja, jujur, dan memiliki rekam jejak yang baik.
"Bukan calon yang setelah terpilih malah berfikir untuk mengembalikan uangnya yang diapakai selama kampanye," demikian Mahyudin.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017