Fadli Zon minta Presiden Cermat Terkait Arcandra
Jumat, 16 September 2016 17:04 WIB
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon (ANTARA News/ Lia Wanadriani Santosa)
Jakarta Antara Jateng - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo cermat terkait Arcandra Tahar, yang diisukan akan dilantik kembali menjadi Menteri ESDM.
"Pikirkan secara matang meskipun itu hak prerogatif Presiden," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Fadli menilai kasus Arcandra masih menjadi kontroversi sehingga ia berharap Presiden tidak melalukan kesalahan kedua kali.
Menurut dia, kesalahan pertama yang dilakukan Presiden adalah menyetujui pengangkatan Arcandra yang masih menjadi Warga Negara Asing.
"Ini menunjukkan kecerobohan dan ketidakcermatan dalam rekrutmen, ini kan persoalan elementer. Orang mau menjadi lurah harus dicek semuanya, masa menjadi menteri seperti itu," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai boleh saja Presiden "ngotot" mencalonkan seorang menjadi menteri namun harus dicek semuanya.
Menurut dia, pengecekan itu seharusnya dilakukan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sehingga calon yang diinginkan Presiden sudah dipastikan "bersih".
"Di lingkaran Presiden harus cek dan ricek misalnya Sekretariat Kabinet dan Sekneg. Mereka harus bilang bahwa orang tersebut masih WNA," katanya.
Fadli mengingatkan bahwa tiap Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi, apalagi yang dilakukan pemerintah.
"Pikirkan secara matang meskipun itu hak prerogatif Presiden," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Fadli menilai kasus Arcandra masih menjadi kontroversi sehingga ia berharap Presiden tidak melalukan kesalahan kedua kali.
Menurut dia, kesalahan pertama yang dilakukan Presiden adalah menyetujui pengangkatan Arcandra yang masih menjadi Warga Negara Asing.
"Ini menunjukkan kecerobohan dan ketidakcermatan dalam rekrutmen, ini kan persoalan elementer. Orang mau menjadi lurah harus dicek semuanya, masa menjadi menteri seperti itu," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai boleh saja Presiden "ngotot" mencalonkan seorang menjadi menteri namun harus dicek semuanya.
Menurut dia, pengecekan itu seharusnya dilakukan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sehingga calon yang diinginkan Presiden sudah dipastikan "bersih".
"Di lingkaran Presiden harus cek dan ricek misalnya Sekretariat Kabinet dan Sekneg. Mereka harus bilang bahwa orang tersebut masih WNA," katanya.
Fadli mengingatkan bahwa tiap Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi, apalagi yang dilakukan pemerintah.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Usai terima Bintang Mahaputrera, Fahri Hamzah: Saatnya pelihara persatuan
13 August 2020 11:48 WIB, 2020
Masa jabatan presiden diperpanjang, Fadli Zon: Itu wacana berbahaya
23 November 2019 19:13 WIB, 2019
Prabowo ke Dubai, Fadli Zon pertanyakan beredarnya manifes penumpang pesawat
29 May 2019 14:29 WIB, 2019
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017