NU Kecam Senator Australia terkait Imigran Muslim
Selasa, 4 Oktober 2016 11:06 WIB
Nahdlatul Ulama (NU) (commons.wikimedia.org)
Jakarta Antara Jateng - Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand (PCI NU ANZ) mengecam keras pernyataan Senator Australia Pauline Hanson yang mengusulkan penghentian masuknya imigran Muslim ke Australia.
Rais Syuriyah PCI NU ANZ Prof Dr Nadirsyah Hosen dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,Selasa, menyatakan bahwa Pauline Hanson dan berbagai sikapnya yang intoleran berpotensi menebarkan kebencian terhadap umat Islam di Australia.
"Umat Islam di Australia selama ini telah hidup secara harmonis, taat aturan, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan," kata dosen senior pada Fakultas Hukum Universitas Monash itu.
Pernyataan Nadirsyah itu merupakan sikap resmi PCI NU ANZ yang menggelar Konferensi Cabang pada tanggal 1-2 Oktober 2016 di Adelaide. Selain memilih kepengurusan baru, kegiatan tersebut juga menyikapi isu-isu terkini.
Selain menyikapi isu imigran Muslim di Australia, Konferensi Cabang PCI NU ANZ juga menyoroti sikap diskriminatif atas penggunaan burkini oleh Muslimah di Prancis.
"PCI NU ANZ menyesalkan sebagian masyarakat di Prancis yang tidak bisa menoleransi kehadiran para Muslimah yang menggunakan burkini sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan yang dijamin oleh hak asasi manusia," kata Nadirsyah.
Secara keseluruhan terdapat sembilan rekomendasi yang dihasilkan dalam Konferensi Cabang PCI NU ANZ, termasuk terkait imigran Muslim dan burkini.
Beberapa rekomendasi lainnya adalah menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terus berupaya menyelesaikan konflik Timur Tengah baik di Palestina maupun di Suriah dengan cara yang bermartabat, sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.
Berikutnya, mengajak seluruh ormas Islam di Australia untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah dan bekerja sama dalam program pemberdayaan perempuan, keluarga dan generasi muda yang berkualitas sehingga mereka tidak mudah terpengaruh paham ekstrem dalam beragama dan bernegara.
PCI NU ANZ juga mengajak semua anggota NU di Australia dan New Zealand untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan menekankan pada nilai keislaman yang moderat dan toleran.
Konferensi Cabang PCI NU ANZ dihadiri oleh 25 peserta yang berasal dari pewakilan berbagai negara bagian di Australia dan Selandia Baru, di antaranya Western Australia, South Australia, Victoria, Queensland, dan Australia Capital Territory.
Selain kembali memilih Nadirsyah Hosen untuk menduduki posisi Rais Syuriyah, Konferensi Cabang ini juga menyepakati Tufel Musyadad menjadi Ketua Tanfidziyah untuk kedua kalinya. Kepengurusan PCI NU ANZ hasil Konferensi Cabang ini untuk masa khidmad 2016-2018.
Rais Syuriyah PCI NU ANZ Prof Dr Nadirsyah Hosen dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,Selasa, menyatakan bahwa Pauline Hanson dan berbagai sikapnya yang intoleran berpotensi menebarkan kebencian terhadap umat Islam di Australia.
"Umat Islam di Australia selama ini telah hidup secara harmonis, taat aturan, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan," kata dosen senior pada Fakultas Hukum Universitas Monash itu.
Pernyataan Nadirsyah itu merupakan sikap resmi PCI NU ANZ yang menggelar Konferensi Cabang pada tanggal 1-2 Oktober 2016 di Adelaide. Selain memilih kepengurusan baru, kegiatan tersebut juga menyikapi isu-isu terkini.
Selain menyikapi isu imigran Muslim di Australia, Konferensi Cabang PCI NU ANZ juga menyoroti sikap diskriminatif atas penggunaan burkini oleh Muslimah di Prancis.
"PCI NU ANZ menyesalkan sebagian masyarakat di Prancis yang tidak bisa menoleransi kehadiran para Muslimah yang menggunakan burkini sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan yang dijamin oleh hak asasi manusia," kata Nadirsyah.
Secara keseluruhan terdapat sembilan rekomendasi yang dihasilkan dalam Konferensi Cabang PCI NU ANZ, termasuk terkait imigran Muslim dan burkini.
Beberapa rekomendasi lainnya adalah menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terus berupaya menyelesaikan konflik Timur Tengah baik di Palestina maupun di Suriah dengan cara yang bermartabat, sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.
Berikutnya, mengajak seluruh ormas Islam di Australia untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah dan bekerja sama dalam program pemberdayaan perempuan, keluarga dan generasi muda yang berkualitas sehingga mereka tidak mudah terpengaruh paham ekstrem dalam beragama dan bernegara.
PCI NU ANZ juga mengajak semua anggota NU di Australia dan New Zealand untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan menekankan pada nilai keislaman yang moderat dan toleran.
Konferensi Cabang PCI NU ANZ dihadiri oleh 25 peserta yang berasal dari pewakilan berbagai negara bagian di Australia dan Selandia Baru, di antaranya Western Australia, South Australia, Victoria, Queensland, dan Australia Capital Territory.
Selain kembali memilih Nadirsyah Hosen untuk menduduki posisi Rais Syuriyah, Konferensi Cabang ini juga menyepakati Tufel Musyadad menjadi Ketua Tanfidziyah untuk kedua kalinya. Kepengurusan PCI NU ANZ hasil Konferensi Cabang ini untuk masa khidmad 2016-2018.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017