Jakarta Antara Jateng - Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada 13 Oktober 2016 yang menetapkan Antonio Guterres sebagai Sekjen PBB untuk periode 1 Januari 2017 - 31 Desember 2021.

"Indonesia menghargai proses pemilihan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kali ini yang lebih terbuka, inklusif dan transparan," kata Kementerian Luar Negeri RI melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia meminta agar Guterres melaksanakan kepemimpinan yang kuat dan imparsial, serta menunjukkan independensi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi.

Indonesia percaya dan akan terus mendukung kerja PBB, dan berharap Sekjen PBB yang baru dapat menjalankan tugas dan mandatnya sesuai dengan Piagam PBB.

"Indonesia senantiasa siap bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB baru dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia konsisten dengan UUD 1945," kata Kemlu.

Melalui pernyataannya, Kemlu juga mengatakan pemerintah berharap Sekjen PBB mendorong implementasi Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda, dan Paris Climate Agreement, melalui advokasi, dukungan PBB yang terkoordinasi baik, dan kemitraan yang lebih erat.

Guterres juga diharapkan dapat menempatkan pencegahan konflik sebagai agenda utama PBB di bidang perdamaian dan keamanan.

Pemerintah Indonesia pun meminta Sekjen PBB untuk mengadopsi pendekatan baru dalam merespons secara efektif krisis kemanusiaan, seraya memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan.

Sekjen Guterres diharapkan dapat mendorong reformasi Sekretariat PBB untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam mendukung negara anggota dalam implementasi komitmen dan agenda global.

Selain itu, Pemerintah Indonesia memandang penting peningkatan kualitas pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di berbagai belahan dunia.