Pengamat: Rasionalitas Politik masa Jokowi-JK, Makin Membaik
Kamis, 20 Oktober 2016 16:29 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta Antara Jateng - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Herdi Sahrasad mengatakan rasionalitas politik masyarakat dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang memasuki dua tahun kepemimpinannya, makin meningkat.
"Saya melihat rasionalitas politik masa Jokowi-JK makin membaik meski ekonomi melambat," kata Herdi dalam diskusi "2 Tahun Kekuasaan Jokowi-JK: Apa Kabar?" di Jakarta, Kamis.
Dalam diskusi yang diadakan oleh Perkumpulan Gerakan Keadilan itu Herdi menuturkan, meski isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menguak namun masyarakat tidak terhasut yang menunjukkan rakyat makin berpikir rasional.
"Saat lihat konsolidasi demokrasi makin baik di mana masyarakat lebih rasional, meski perekonomian global dan ekonomi bangsa Indonesia menurun. Masyarakat lebih rasional, lebih bersikap tenang dan memahami keadaan," ujar Herdi.
Namun, menurut Herdi, selama dua tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK, daya beli masyarakat menurun dan ekonomi melemah.
"Selama dua tahun ini ada penurunan daya beli masyarakat, politik adem ayem, isu-isu yang bersifat SARA tetap terjaga," tuturnya.
Di tengah melemahnya daya beli ini, beban utang negara mencapai lebih Rp3.000 triliun pada pemerintahan Jokowi-JK yang berusia dua tahun pada 20 Oktober 2016.
Menurutnya, Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai pekerjaan besar mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Herdi mengatakan pemerintah juha harus terus mereformasi hukum yang mencakup semua sektor kehidupan masyarakat. "Tanpa kepastian hukum maka akan sangat sulit sekali mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik," ujarnya.
Dia juga mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK segera mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa serta antargolongan yang makin tajam.
Dia mengkhawatirkan orang-orang berlomba masuk pemerintahan bukan untuk pengabdian namun demi mengejar kekuasaan dan kekayaan. "Hukum pasti akan lemah kalau terjadi pertarungan politik yang memperebutkan kekuasaan," kata dia.
"Saya melihat rasionalitas politik masa Jokowi-JK makin membaik meski ekonomi melambat," kata Herdi dalam diskusi "2 Tahun Kekuasaan Jokowi-JK: Apa Kabar?" di Jakarta, Kamis.
Dalam diskusi yang diadakan oleh Perkumpulan Gerakan Keadilan itu Herdi menuturkan, meski isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menguak namun masyarakat tidak terhasut yang menunjukkan rakyat makin berpikir rasional.
"Saat lihat konsolidasi demokrasi makin baik di mana masyarakat lebih rasional, meski perekonomian global dan ekonomi bangsa Indonesia menurun. Masyarakat lebih rasional, lebih bersikap tenang dan memahami keadaan," ujar Herdi.
Namun, menurut Herdi, selama dua tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK, daya beli masyarakat menurun dan ekonomi melemah.
"Selama dua tahun ini ada penurunan daya beli masyarakat, politik adem ayem, isu-isu yang bersifat SARA tetap terjaga," tuturnya.
Di tengah melemahnya daya beli ini, beban utang negara mencapai lebih Rp3.000 triliun pada pemerintahan Jokowi-JK yang berusia dua tahun pada 20 Oktober 2016.
Menurutnya, Pemerintahan Jokowi-JK mempunyai pekerjaan besar mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Herdi mengatakan pemerintah juha harus terus mereformasi hukum yang mencakup semua sektor kehidupan masyarakat. "Tanpa kepastian hukum maka akan sangat sulit sekali mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik," ujarnya.
Dia juga mengharapkan pemerintahan Jokowi-JK segera mengatasi ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa serta antargolongan yang makin tajam.
Dia mengkhawatirkan orang-orang berlomba masuk pemerintahan bukan untuk pengabdian namun demi mengejar kekuasaan dan kekayaan. "Hukum pasti akan lemah kalau terjadi pertarungan politik yang memperebutkan kekuasaan," kata dia.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017