Politisi Golkar Bertanya, Apa Kesalahan Akom Sampai Harus Diganti
Selasa, 22 November 2016 13:28 WIB
Ketua DPR Ade Komaruddin (ANTARA /Reno Esnir)
Jakarta, Antara Jateng - Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli mempertanyakan kesalahan apa yang diperbuat Ade Komarudin yang biasa disapa Akom sehingga DPP Partai Golkar memutuskan menggantinya sebagai Ketua DPR dengan Setya Novanto.
"Perlu diingat bahwa Setya Novanto bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Lalu apa kesalahan Ade Komarudin sehingga harus diganti," ujar Doli di Jakarta, Selasa.
DPP Partai Golkar memutuskan mengganti Ketua DPR Ade Komarudin dengan Setya Novanto karena menilai Novanto tidak terbukti bersalah dalam kasus "papa minta saham".
Doli mengatakan, dalam mekanisme internal, pergantian, penempatan, dan penetapan kader pada posisi lembaga tinggi negara harus dikonsultasikan ke Dewan Pembina.
Menurut dia Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan sudah seharusnya mengambil sikap tegas soal ini.
"Pergantian pimpinan DPR tidak juga dengan serta merta mudah dilakukan. Benar memang ada kewenangan partai asal dari yang bersangkutan, namun posisi pimpinan DPR itu juga diatur undang-undang," kata dia.
Doli meyakini pergantian Ketua DPR ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik dalam internal Golkar maupun DPR.
"Perlu diingat bahwa Setya Novanto bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Lalu apa kesalahan Ade Komarudin sehingga harus diganti," ujar Doli di Jakarta, Selasa.
DPP Partai Golkar memutuskan mengganti Ketua DPR Ade Komarudin dengan Setya Novanto karena menilai Novanto tidak terbukti bersalah dalam kasus "papa minta saham".
Doli mengatakan, dalam mekanisme internal, pergantian, penempatan, dan penetapan kader pada posisi lembaga tinggi negara harus dikonsultasikan ke Dewan Pembina.
Menurut dia Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan sudah seharusnya mengambil sikap tegas soal ini.
"Pergantian pimpinan DPR tidak juga dengan serta merta mudah dilakukan. Benar memang ada kewenangan partai asal dari yang bersangkutan, namun posisi pimpinan DPR itu juga diatur undang-undang," kata dia.
Doli meyakini pergantian Ketua DPR ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik dalam internal Golkar maupun DPR.
Pewarta : Antaranews
Editor : Antarajateng
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017