Ryamizard: Menhan Australia Minta Maaf
Kamis, 5 Januari 2017 13:14 WIB
Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta Antara Jateng - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan Menhan Australia Marise Payne meminta maaf kepada Indonesia terkait adanya kasus pelecehan Pancasila yang dilakukan salah satu anggota "Australian Defence Force" (ADF).
"Menhan Australia sudah mengirimkan surat kepada saya pagi ini yang mengungkapkan permohonan maaf karena terjadinya insiden itu," ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis.
Selain mengirimkan surat permohonan maaf, menurut dia, Marise Payne juga telah menelepon dirinya secara langsung pada Kamis siang, dan kembali mengungkapkan penyesalannya atas kasus pelecehan Pancasila yang melibatkan anggota Angkatan Pertahanan Australia tersebut.
"Menhan Australia juga menyampaikan akan mengusut kasus ini sampai tuntas dan tegas dalam menindaklanjuti kejadian ini," jelasnya.
Ryamizard mengatakan pihaknya telah menerima permintaan maaf itu dan menghormati sikap Australia tersebut.
"Nanti suratnya akan saya laporkan (ke Presiden)," katanya kemudian.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sejak pertengahan Desember 2016.
Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto, menuturkan kerja sama ditangguhkan karena ada beberapa masalah teknis yang perlu dibahas terkait hal tersebut. Namun, dia tidak merinci pembahasan teknis yang dimaksud.
Menurut dia, dengan adanya penangguhan ini latihan militer bersama dan pertukaran perwira antara Indonesia dengan Australia saat ini dihentikan.
"Menhan Australia sudah mengirimkan surat kepada saya pagi ini yang mengungkapkan permohonan maaf karena terjadinya insiden itu," ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis.
Selain mengirimkan surat permohonan maaf, menurut dia, Marise Payne juga telah menelepon dirinya secara langsung pada Kamis siang, dan kembali mengungkapkan penyesalannya atas kasus pelecehan Pancasila yang melibatkan anggota Angkatan Pertahanan Australia tersebut.
"Menhan Australia juga menyampaikan akan mengusut kasus ini sampai tuntas dan tegas dalam menindaklanjuti kejadian ini," jelasnya.
Ryamizard mengatakan pihaknya telah menerima permintaan maaf itu dan menghormati sikap Australia tersebut.
"Nanti suratnya akan saya laporkan (ke Presiden)," katanya kemudian.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sejak pertengahan Desember 2016.
Kapuspen TNI, Mayjen TNI Wuryanto, menuturkan kerja sama ditangguhkan karena ada beberapa masalah teknis yang perlu dibahas terkait hal tersebut. Namun, dia tidak merinci pembahasan teknis yang dimaksud.
Menurut dia, dengan adanya penangguhan ini latihan militer bersama dan pertukaran perwira antara Indonesia dengan Australia saat ini dihentikan.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Jokowi akan panggil Prabowo terkait usulan resolusi konflik Rusia- Ukraina
06 June 2023 13:52 WIB, 2023
Prabowo Subianto dukung Pandu Padmogani, talenta muda pebalap motor Indonesia
01 April 2023 10:58 WIB, 2023
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017