Sahabat Anies-Sandi tak mau ada Politik Dinasti di Jakarta
Senin, 9 Januari 2017 13:08 WIB
Wakil Gubernur Jakarta Wakil Gubernur Sandiaga S. Uno menyapa pengunjung pasar Blok A Tanah Abang saat kampanye di Jakarta, Senin (26/12/2016). (ANTARA /M Agung Rajasa)
Jakarta Antara Jateng - Koordinator Sahabat Anies-Sandi, Anggawira, tak mau DKI Jakarta menjadi ajang politik dinasti karena politik semacam itu punya potensi buruk terhadap pengembangan wilayah.
Dalam keterangan tertulisnya, Senin, Anggawira menyebut dinasti politik berpotensi menciptakan korupsi yang besar karena biasanya penguasa pada umumnya akan menempatkan orang-orang yang masih berhubungan darah dan keturunan sebagai pejabat publik.
Hal itu disampaikan Anggawira menanggapi banyaknya pejabat daerah hasil dari dinasti politik yang tersangkut kasus korupsi, seperti di Klaten dan Banten.
"Kami lihat dinasti politik yang dibangun di Indonesia termasuk Klaten dan Banten motifnya bukan mendedikasikan diri untuk memaksimalkan pelayanan publik atau bekerja demi masyarakat," kata Anggawira.
Dia juga menilai politik dinasti bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia karena mengabaikan kompetensi dan rekam jejak.
Dia mengkritik fakta dalam sistem perpolitikan Indonesia bahwa politik dinasti seperti dilazimkan.
"Padahal jika terjadi akan sangat masif korupsinya seperti yang sekarang baru terjadi," kata fungsionaris Partai Gerindra itu.
Dia mengajak warga untuk memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, kualitas dan kapasitas calon pemimpin dan bukan pemimpin yang ingin membangun dinasti politik.
Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut tiga.
Dua pasangan lainnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Dalam keterangan tertulisnya, Senin, Anggawira menyebut dinasti politik berpotensi menciptakan korupsi yang besar karena biasanya penguasa pada umumnya akan menempatkan orang-orang yang masih berhubungan darah dan keturunan sebagai pejabat publik.
Hal itu disampaikan Anggawira menanggapi banyaknya pejabat daerah hasil dari dinasti politik yang tersangkut kasus korupsi, seperti di Klaten dan Banten.
"Kami lihat dinasti politik yang dibangun di Indonesia termasuk Klaten dan Banten motifnya bukan mendedikasikan diri untuk memaksimalkan pelayanan publik atau bekerja demi masyarakat," kata Anggawira.
Dia juga menilai politik dinasti bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia karena mengabaikan kompetensi dan rekam jejak.
Dia mengkritik fakta dalam sistem perpolitikan Indonesia bahwa politik dinasti seperti dilazimkan.
"Padahal jika terjadi akan sangat masif korupsinya seperti yang sekarang baru terjadi," kata fungsionaris Partai Gerindra itu.
Dia mengajak warga untuk memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, kualitas dan kapasitas calon pemimpin dan bukan pemimpin yang ingin membangun dinasti politik.
Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor urut tiga.
Dua pasangan lainnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Taufik : Kampanye Hitam yang Diarahkan ke Anies-Sandi Gerakan Sistimatis
09 February 2017 18:09 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi Siapkan Aplikasi Game untuk Kenalkan Tiga Program Utama
18 January 2017 14:54 WIB, 2017
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017