Jakarta, ANTARA JATENG - Kementerian Luar Negeri menggandeng Bank Indonesia memperkuat kapasitas ekonomi para diplomat, karena Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar diplomasi harus mampu menyampaikan kondisi ekonomi domestik sebaik-baiknya dan menarik investasi.

"Para diplomat ini bak serdadu yang harus berada di 'medan perang' yang terus melakukan 'penyerangan'," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan BI di Jakarta, Jumat.

Retno mengatakan tugas para diplomat berlipat ganda dan relatif berat. Para diplomat di luar negeri harus mampu mempromosikan sektor perdagangan dan investasi di Indonesia.

Para diplomat juga bertugas mengarahkan investasi agar mengalir ke sektor-sektor ekonomi yang potensial dan produktif di Tanah Air, seperti pariwisata.

"Misalnya para diplomat harus menarik investasi dari negara lain untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kita menggunakan semua kesempatan untuk menjual semua potensi," ujar dia.

Retno mengibaratkan para diplomat adalah "serdadu" yang saat ini masih kerap kekurangan "amunisi". "Amunisi" itu adalah data kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan sektor-sektor ekonomi yang potensial.

"Namun ada kekurangan amunisi, yaitu informasi sebanyak-banyaknya untuk membuat kebijakan solid yang dapat kita ambil. Bagaimana serdadu ini menyerang jika serdadu tidak memiliki amunisi yang cukup," kata Retno.

Dengan bantuan Bank Indonesia, Retno berharap para diplomat jadi lebih percaya diri untuk mempromosikan investasi dan sektor perdagangan ke negara lain.

Penguatan

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan penguatan diplomasi ekonomi sangat penting untuk memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi domestik kepada negara-negara lain.

Agus menuturkan BI sudah menyiapkan data kondisi ekonomi Indonesia agar dapat menjadi materi diplomasi untuk menarik para investor.

"Kita sampaikan ekonomi Indonesia begitu baik. Kondisi ekonomi makro, cadangan devisa, neraca pembayaran, neraca perdagangan yang membaik. Kita lihat ruang untuk perbaikan masih banyak. Tapi kita kurang komunikasi tentang kebijakan yang telah diterbitkan. Ini untuk buat percaya investor kepada ekonomi Indonesia," ujar Agus.

Mantan Menteri Keuangan itu juga menjelaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Dengan begitu, diharapkan tidak hanya diplomat yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi, namun juga tenaga di Bank Sentral dapat meningkatkan kemampuan diplomasinya.

Nota kesepahaman antara BI dan Kemenlu berlaku selama tiga tahun sejak 2017 dan dapat diperpanjang kemudian.